REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Acara kebudayaan 'Lebaran Betawi' yang digelar di Lapangan Eks Djabesmen, Kelapa Gading Jakarta Utara, Senin (10/9) pagi diwarnai ajang kampanye pasangan nomor urut satu Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara).
Dalam acara tersebut, Nara menegaskan, warga asli Jakarta dipersilakan ke luar jika tidak memilih orang Betawi pada putaran kedua Pilkada DKI. "Saya ingatkan kepada orang Betawi, tidak ada pilihan lain, selain satu untuk semua. Tanggal 20 September, silakan keluar dari Jakarta jika tak pilih orang Betawi," tegasnya.
Ia pun menjelaskan soal papan reklame Lebaran Betawi 2012 yang menampilkan foto Fauzi Bowo beserta logo Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Foke saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Bamus Betawi," jelasnya.
Pemprov DKI, lanjut Nara, bekerja sama dengan masyarakat Betawi untuk melestarikan budaya masyarakat asli serta budaya lainnya yang ada di Ibukota. "Siapa pun Gubernurnya, Bang Fauzi tetap Ketua Dewan Pembina Bamus. Kami berharap lima tahun ke depan masih bang Fauzi (Gubernurnya)," cetusnya.
Nara mengungkapkan, kegiatan Lebaran Betawi telah dilaksanakan sejak lima tahun silam. Sehingga, apabila ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan acara kebudayaan masyarakat Betawi, maka coba dipikir dua kali. "Bagi orang yang sekadar berwacana dan menjual pepesan kosong, tolong dipikir lagi jika diterima di Jakarta," ungkapnya.
Sementara itu, incumbent Gubernur DKI, Fauzi Bowo mengaku tidak percaya orang Betawi tidak kompak. "Tetapi kalau memang ada yang nekad, kasih tahu saya. Nanti saya cabut KTP-nya," tuturnya.
Selama lima tahun memimpin Jakarta, menurut Foke, sudah banyak yang telah dikerjakan dan manfaatnya dirasakan oleh warga Ibukota. Berdasarkan perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2007 sampai 2012 menunjukkan warga semakin makmur.
Pendapatan perkapita warga Jakarta pada tahun 2007 sekitar 6.000 dollar AS. Tapi, lima tahun kemudian naik menjadi 10 ribu dollar AS. "APBD DKI 2007 sekitar Rp 17 triliun dan saat saya hendak mengakhiri jabatan naik menjadi Rp 41,6 triliun," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
