REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengingatkan pengurus KONI Sulawesi Tenggara untuk mengirim atlet cabang olahraga sepak bola PON XVIII Riau yang merupakan binaan PSSI resmi. Karena menurut Djohar bakal menimbulkan masalah dikemudian hari.
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan Ketua Umum terpilih Djohar Arifin Husin," katanya di Kendari, Rabu (8/8) malam.
Djohar menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya inggatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepak bola ke PON Riau hasil binaan dari PSSI ilegal sebab hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegas dia.
Dikatakan Djohar, masalah yang akan timbul jika KONI sampai mengirim atlet binaan PSSI ilegal adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkat para atlet tersebut ke PON XVIII Riau. Dana tersebut, kata dia, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumatera Utara dan Jawa Barat. Bahkan di Jawa Barat, masih kata Djohar, tim sepak bola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet sepak bola ke PON dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," ujar Djohar menuntaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
