KARAWANG --Menjelang lebaran , para kepala sekolah SD dan SMP dimintai 'bantuan lebaran' oleh dinas terkait. Bantuan tersebut, diambil dari dana BOS. Yaitu, setiap siswa dipotong Rp 1.000 dari dana bantuan pemerintah tersebut.
Seorang Kepala Sekolah salah satu SD di Kecamatan Klari, mengatakan, bagi SD gemuk, japremnya antara Rp 2 juta-Rp 3 juta. Sedangkan SD yang kurus, antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Adapun, japrem bagi SMP di atas Rp 5 juta. Hal itu, tergantung dari jumlah siswa penerima BOS.
"Kami sudah menyetorkan uangnya sepekan kemarin," ujar dia, Selasa (7/8). Uang tersebut, disetorkan melalui UPTD masing-masing. Dari UPTD, kemudian dibagikan pula ke pejabat yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Karawang.
Diakui dia, setiap kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan tidak tertulis tersebut. Sebab, bila tak dituruti akan ada embel-embel yang harus diterima Kepsek. Seperti, mutasi secara mendadak. Ataupun, ada sanksi lainnya. Bahkan, yang paling parah yaitu UPTD tidak akan membantu untuk pencairan BOS berikutnya.
Merujuk pada sanksi tak tertulis itu, akhirnya para kepala sekolah sepakat untuk mencari aman. Yakni, dengan menyetorkan uang yang diminta tersebut. Namun, tindakan ini tidak dibenarkan. Sebab, menyalahi aturan. Dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan untuk siswa, ternyata tidak 100 persen diberikan pada siswa yang bersangkutan. "Kami tak bisa berbuat banyak, untuk menentang kebijakan ini," jelasnya.
Jika dilihat dari besaran potongan per siswa, memang relatif kecil. Yaitu, hanya Rp 1.000 per siswa. Akan tetapi, bila jumlahnya diakumulasikan sesuai dengan siswa yang terdaftar, hasilnya lumayan besar juga. Untuk SD saja antara Rp 500 ribu sampai Rp 3 juta. Belum lagi, ditambah dari SMP yang nilainya di atas Rp 5 juta.
Kepala SD lainnya, mengaku, pungutan 'japrem' ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Klari. Melainkan diseluruh kecamatan. Namun, yang paling mendominasi yaitu di Kecamatan Klari, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, Cikampek, Kotabaru, dan Tirtajaya. Enam kecamatan itu, merupakan penyumbang terbesar dibanding kecamatan lainnya. "Sebenarnya, setiap menjelang lebaran potongan seperti ini selalu ada," cetusnya.
Secara terpisah, Sekertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, membantah pihaknya telah meminta pungutan ke setiap sekolah. Apalagi, pungutan itu bersumber dari dana BOS.
"Kami sudah kumpulkan seluruh Kepsek SD dan SMP, Kepala UPTD, Kepsek Paud, dan manajer BOS kabupaten," ujar dia. Pertemuan itu, untuk mengklarifikasi kebenaran soal pungutan tersebut. Namun, dari pihak yang dikumpulkan tidak ada yang mengaku. Dengan kata lain, pungutan tersebut tidak benar.
Wawan menegaskan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan kepada kepala UPTD untuk memungut uang ke setiap sekolah. Terutama, menjelang lebaran ini. Kalaupun ada pihak yang merasa dipungut, harap membawa bukti-buktinya. Supaya, bisa diklarifikasi lebih jauh lagi.REPUBLIKA.CO.ID,
Ikuti Whatsapp Channel Republika
