Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

Kamboja-Thailand Sepakat Tarik Tentara di Perbatasan Sengketa

Ahad 15 Jul 2012 02:03 WIB

Red: Hazliansyah

Kuil Preah Vihear yang menjadi pangkal persengketaan Thailand-Kamboja

Kuil Preah Vihear yang menjadi pangkal persengketaan Thailand-Kamboja

Foto: AP

REPUBLIKA.CO.ID, SIEM REAP, KAMBOJA --  Kamboja dan Thailand pada Jumat sepakat memindahkan personil militer masing-masing di Zona Demiliterisasi Sementara di sekitar Kuil Preah Vihear untuk mematuhi perintah Mahkamah Internasional.

Perjanjian lisan itu dibuat selama pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan timpalannya Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra saat berkunjung.

"Kedua pihak telah setuju dan mengumumkan untuk kembali menarik personil militer di Zona Demiliterisasi Sementara, yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional," kata Hun Sen kepada wartawan dalam jumpa pers bersama setelah pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh menteri pertahanan kedua negara, yakni Kamboja Tea Banh dan Thailand Sukumpol Suwanatat.

"Pemindahan ini sangat penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara," katanya. "Pemindahan ini adalah kesediaan Kamboja dan Thailand," lanjutnya, dan menambahkan bahwa personil militer akan digantikan oleh polisi.

Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong mengumumkan Jumat pagi bahwa Kamboja akan menarik sekitar 486 personil militer dari PDZ sekitar Kuil Preah Vihear untuk mematuhi perintah ICJ yang dikeluarkan pada 18 Juli tahun lalu.

Kamboja dan Thailand terlibat konflik perbatasan sporadis atas sengketa wilayah dekat kuil Kamboja Preah Vihear sejak UNESCO mendaftar kuil itu sebagai Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008, tetapi Thailand mengklaim kepemilikan lahan seluas 4,6 kilometer persegi sebelah kuil.

Bentrokan sengit antara pasukan kedua belah pihak 'yang terjadi pada Februari dan April 2011 selama Thailand diperintah oleh Partai Demokrat.

ICJ memerintahkan pada 18 Juli 2011 bahwa Kamboja dan Thailand harus segera menarik personel militer mereka dari PDZ dan menahan diri dari aktivitas bersenjata yang diarahkan pada zona itu. Juga, memerintahkan kedua belah pihak untuk memungkinkan pengamat ASEAN (Indonesia) untuk mengakses ke daerah itu untuk memantau gencatan senjata.

Tetapi penarikan akan dilakukan tanpa kedatangan pengamat dari Indonesia.

sumber : Antara/Xinhua-Oana
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA