REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon gubernur dengan nomor urut empat Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta harus menjadi barometer nasional.
"Sebagai ibukota, ajang Pilkada DKI Jakarta seharusnya menjadi barometer ajang serupa baik untuk daerah-daerah lain dan di tingkat nasional," ujar Wahid di Jakarta, Rabu (11/7).
Menurut Hidayat di markas tim pemenangannya Hidayat-Didik center di Warung Buncit, Jakarta Selatan, sebaiknya para kandidat gubernur DKI Jakarta memberikan contoh yang baik dalam ajang pemilihan kepala daerah tanpa adanya praktek kotor seperti politik uang, intimidasi dan lain sebagainya.
Mengenai masalah sejumlah pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih namun namanya masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), Hidayat mengimbau agar segera datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) terdekat dengan membawa KTP (Kartu Tanda Pengenal) DKI Jakarta yang masih berlaku.
"Jika ternyata jumlah pemilih yang tidak dapat memilih meskipun namanya sudah terdaftar di DPT besar dan mempengaruhi hasil Pilkada, Saya akan menggugat hingga tingkat Mahkamah Konstitusi sekalipun," ujar Hidayat.
Selain itu, Hidayat juga berharap agar ajang Pilkada DKI Jakarta ini dapat berjalan dengan lancar, jujur dan tanpa ada kecurangan sedikitpun.
Calon gubernur dengan nomor urut empat ini juga mengharapkan agar pilkada ini dilakukan dalam satu putaran saja, agar tidak mengganggu ibadah puasa umat muslim.
"Semoga pilkada ini hanya satu putaran supaya tidak menganggu kegiatan di bulan puasa," ujar Hidayat.
Kemudian mengenai laporan 27 kasus pelanggaran pilkada DKI Jakarta yang sudah dilaporkan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch), Hidayat berharap agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
