Jumat 06 Jul 2012 17:21 WIB

'Iklan Foke-Nara Pembohongan dan Pembodohan Publik'

Rep: Bilal Ramadhan/ Red: Djibril Muhammad
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wagub DKI 2012-2017 Fauzi Bowo (kiri) dan Nachrowi Ramli (kanan).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma/nz/12
Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wagub DKI 2012-2017 Fauzi Bowo (kiri) dan Nachrowi Ramli (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tidak hanya pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Tjipta Lesmana yang menilai iklan Fauzi Bowo adalah pembohongan publik. Pendapat senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago.

Andrinof menyebutkan Foke telah melakukan kampanye yang tidak sehat dengan mengakali dan menggiring masyarakat yang belum terbiasa berpikir logis. Menurutnya masyarakat dapat dengan mudah dibohongi dan dibodohi dengan iklan-iklan visual seperti yang ditunjukkan Foke.

Ia menyebutkan iklan Foke yang menunjukkan adanya MRT berupa Monorel di tengah jalanan yang sepi begitu mudah dipercaya masyarakat. Padahal visualisasi itu bisa menipu dan dapat menghipnotis masyarakat. Selain itu, data yang disebut dalam iklan Foke mengenai Banjir Kanal Timur (BKT) telah membebaskan sebanyak 2,7 juta orang dari banjir juga merupakan pembohongan data.

"Menurut data dari Satkorlak (Satuan Koordinasi Pelaksana), banjir paling ekstrem pun tidak pernah sampai merendam sebanyak 1 juta jiwa. Data ini dari mana, tapi terus diputar di iklan-iklan," jelasnya.

Jumlah kemiskinan di Jakarta yang disebut Foke menurun, pun ia pertanyakan. Dalam data BPS pada 2011, angka kemiskinan di Jakarta meningkat. Namun data ini ditutupi tim dari Foke dengan membandingkannya dengan lima tahun lalu, sehingga terlihat berkurang sebanyak 50 ribu jiwa.

"Apa artinya kalau kemiskinan berkurang 50 ribu jiwa dalam kepemimpinan selama lima tahun. Masyarakat tidak sadar kalau itu pembodohan," ujarnya lagi.

Ia juga mengkritik slogan dalam kampanye Foke yang menilai BKT merupakan salah satu kesuksesan dalam kepemimpinan Foke. Ia menjelaskan alasan pertama karena lebih dari sebagian proyek ini dikerjakan Pemerintah Pusat. Alasan kedua Pemprov DKI Jakarta yang mengurus masalah pembebasan lahan.

"Kenyataannya proyek ini terhambat karena masalah pembebasan lahan. Pada 2009, pembebasan lahan baru 39 persen, dari seharusnya minimal 70 persen. Apa ini bukan kegagalan namanya," imbuhnya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Agung Suprio mempermasalahkan penggunaan dana selama Foke berkampanye.

"Menurut ICW, penggunaan dana kampanye paling krusial ada pada incumbent, banyak aliran dana yang tidak jelas, harusnya didiskualifikasi. Tapi malah tidak ada tanggapan dari Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu)," tegasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement