Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

PKS Desak SNMPTN Tampung Rakyat Miskin

Jumat 22 Jun 2012 15:45 WIB

Red: Djibril Muhammad

 Sejumlah pelajar konsultasi dengan panitia saat akan melakukan pendaftaran secara kolektif SNMPTN di Tangerang, Banten, Selasa (15/5).

Sejumlah pelajar konsultasi dengan panitia saat akan melakukan pendaftaran secara kolektif SNMPTN di Tangerang, Banten, Selasa (15/5).

Foto: Lucky.R/Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Rohmani menegaskan bahwa seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) wajib menampung calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu. "Ujian masuk PTN belum transparan dan tertutup bagi rakyat miskin", katanya di Jakarta, Jumat (22/6).

SNMPTN merupakan ajang bagi para calon mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Namun, kata dia, penyelenggaraan SNMPTN dikhawatirkan akan sama seperti tahun lalu.

Dalam arti, kata dia, penyelenggaraan SNMPTN tidak dilakukan secara transparan, dan hanya mengedepankan sisi komersial dibanding nilai intelektualitas. Ia melihat bahwa SNMPTN belum diselenggarakan secara terbuka dan adil.

Rohmani yang juga anggota F-PKS menjelaskan bahwa penyelenggaraan ujian masuk bagi mahasisiwa baru belum terkoneksi dengan baik. Akibatnya SNMPTN jadi kesempatan perguruan tinggi untuk menjalankan ujian mandiri yang belum jelas standardisasinya.

"Pemerintah, PTN dan Komisi X DPR RI perlu rembuk bareng untuk memikirkan konsep terbaik tentang prosedur penerimaan mahasiswa baru. Jangan pemerintah dan PTN jalan sendiri-sendiri," katanya.

Rohmani menambahkan bahwa ia menyambut baik penyelenggaraan ujian mandiri bersama yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, namun dengan syarat dijalankan secara tertib, terbuka dan adil. "Ujian mandiri harus kita dukung selama memberi jalan terang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi punya prestasi," katanya.

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui baru-baru ini PTN mendukung ujian mandiri bersama yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2013. Kebijakan itu untuk mengantisipasi penghapusan seleksi nasional mahasiswa PTN melalui jalur tertulis, di mana tahun ini jumlahnya sekitar 13 PTN, demikian Rohamni.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA