REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA - Ratusan atlet dan pelatih menggelar demo di Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (5/6), menuntut kejelasan bonus prestasi untuk PON 2012 dan mengancam akan melakukan boikot latihan persiapan bila DPRD Kaltim tidak merespons aspirasi mereka.
Koordinator aksi Muslimin mengatakan pengorbanan yang dilakukan atlet dan pelatih pada masa persiapan PON 2012 cukup luar biasa, karena mereka harus meninggalkan keluarga demi menjalani puslatda di Stadion Sempaja Samarinda.
Bahkan, lanjut Muslimin, ada beberapa atlet dan pelatih yang terancam bakal dipecat dari pekerjaannya akibat menjalani puslatda PON Kaltim, karena tidak mendapatkan izin dari pimpinan.
"Dengan pengorbanan seperti ini, kami masih digantung terkait bonus, makanya kami perlu kejelasan dari anggota DPRD untuk memperjuangkan nasib kami hari ini," ujar Muslimin.
Muslimin menegaskan pihaknya bakal melakukan aksi lanjutan bila aspirasi yang disampaikan tidak mendapatkan respons oleh Dewan.
"Aksi lanjutan bisa kami gelar demo serupa dengan skala lebih besar, dan bila perlu kami semua akan melakukan mogok latihan," kata Muslimin.
Bonus PON 2012 telah dicanangkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak sebesar Rp 250 juta untuk peraih emas atau naik 100 juta dari PON sebelumnya.
Bonus tersebut rencananya menjadi tanggung jawab bapak angkat yakni perusahaan dan pengusaha yang ada di Kaltim dengan keterbatasan dana yang dikucurkan kepada KONI Kaltim melalui APBD 2012 yakni sebesar 80 Miliar dari 205 Miliar usulan ke pemerintah.
Sayangnya, katanya, bapak angkat yang telah ditunjuk tidak merespons positif akan tanggung jawabnya, bahkan ada bapak angkat yang secara tegas menolak untuk memberikan bantuan dana.
Wakil ketua DPRD Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan DPRD akan memperjuangkan persoalan bonus tersebut untuk masuk dalam pembiayaan daerah melalui APBD-P tahun 2012.
Sedangkan terkait bapak angkat, Hadi menegaskan akan mengagendakan pertemuan ulang dengan Pemprov Kaltim, KONI, Dispora dan juga bapak angkat supaya persoalan menuai titik terang.
"Secepatnya kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan khusus masalah bonus kami akan perjuangkan bisa masuk dalam APBD-P 2012," kata Hadi Mulyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
