REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diwarnai penolakan oleh tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur.
Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), Denny Iskandar mengaku tidak dapat menerima DPT sebab masih banyak ditemukan pelanggaran. "Kami tetap menolak penetapan DPT," ujarnya dalam rapat pleno yang dihelat di Hotel Lumire, Sabtu (2/6).
Denny menjelaskan, adanya perubahan secara masif dan terencana. Oleh karena itu, lanjut Denny, pemilih-pemilih ganda tersebut tidak akan pernah ditemukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, Denny juga berencana mengajukan somasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea. Hal tersebut disebabkan DPT berasal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang diberikan oleh Disdukcapil pada KPU Provinsi DKI Jakarta 6 Januari lalu.
"Demi rakyat Indonesia dan Jakarta, kami menolak penetapan DPT pada rapat pleno hari ini," ungkap Denny menegaskan.
Anggota tim kampanye Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini (Hidayat-Didik), Rois Hadayana juga menyebut tidak dapat menerima penetapan DPT. Hal tersebut disebabkan adanya upaya justifikasi dari pihak KPU Provinsi DKI Jakarta.
"Dengan adanya penolakan ini, semoga mata komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta bisa terbuka," ungkapnya.
Senada dengan pasangan Jokowi-Ahok dan Hidayat-Didik, penolakan penetapan DPT juga disuarakan oleh tim kampanye pasangan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria (Hendardji-Riza) dan Alex Noerdin-Nono Sampono (Alex-Nono).
Sementara tim kampanye pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin (Faisal-Biem) dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) tidak memberikan pernyataan yang mengisyaratkan menolak maupun menerima penetapan DPT. Wakil dari kedua pasangan ini mengaku siap menaati apapun keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
