REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Data warga miskin di Jawa tengah terutama penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dinilai semrawut. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Slamet Effendi mengatakan tak sedikit masyarakat yang ekonominya sudah mencukupi namun masih terdata sebagai warga miskin.

"Sementara kami terus mendapat pengaduan tentang sulitnya warga miskin untuk berobat karena tak dapat Jamkesmas," ucapnya, Jumat (16/3). Dengan demikian, menurutnya harus ada perbaruan data warga miskin secara riil.

Politisi dari PDIP tersebut meminta pemerintah tak terlalu bergantung dengan data yang disuplai dari BPS dan harus mempunyai data sendiri yang lebih kongkrit. Data tersebut menurutnya bisa dihimpun dengan memerintahkan kabupaten/kota dan aparat kelurahan untuk melakukan pendataan warga mereka yang masih dalam taraf miskin.

Apalagi menurutnya, jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM jumlah warga miskin pasti akan meningkat sehingga diperlukan data yang baru. Data itu harusnya menjadi patokan untuk memberikan pelayanan kesehatan. "Bahkan kalau perlu setiap daerah menyediakan ruang kelas tiga di rumah sakit sebagai rujukan pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, baik yang punya Jamkesmas ataupun tidak," ucapnya.

Saat ini jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 5,25 juta jiwa turun sekitar 16,56 persen dari tahun 2010. Namun penurunan itu belum mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2008-2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika