REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Memiliki tokoh skala nasional di pusat kekuasaan bukan jaminan daerah asal tokoh tersebut bisa memperoleh kucuran proyek infrastruktur yang berasal dari dana APBN. Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari, Rabu (14/3) mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberikan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) satu pun ini proyek pembangunan infrastruktur pada 2012.
“Tahun ini Sumatra Selatan tidak memperoleh satu bagian pun proyek infrastruktur yang dibiayai dari dana APBN. Padahal kita memiliki tokoh nasional seperti Taufiq Kiemas, Marzuki Alie, Hatta Rajasa, ditambah anggota DPD dan anggota DPR dari daerah pemilihan Sumsel,” kata Djauhari.
Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat tersebut mengimbau, tokoh nasional dan wakil rakyat asal Sumsel jangan hanya sibuk dengan masalah kekuasaaan. “Selama ini pembangunan infrastruktur lebih banyak di Jawa 70 persen dan 30 persen di luar Jawa, khusus Sumsel tahun ini tidak kebagian sama sekali,” tambahnya.
Sebelumnya, wakil ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, menilai sudah saatnya anggaran untuk infrastruktur di Sumatra mendapatkan porsi yang lebih dari APBN. Sumbangan ekspor nasional asal Sumatra rata-rata 32,86 persen dalam lima tahun ini. Jika anggaran infrastruktur di sana ditingkatkan sebesar 20-25 persen per tahun, setidaknya bisa mendukung peningkatan ekspor asal Sumatra dan dapat dibangun 25 ribu km jalan di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
