REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Koalisi antara Partai Golkar, PPP, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam pemilihan gubernur DKI dinilai masih terbilang rapuh.  Pengamat politik Burhanudin Muhtadi, mengatakan, berbagai kekurangan kerap terlihat di antara koalisi yang dibentuk untuk memenangkan Alex Noerdin dan Nono Sampono pada Pemilukada DKI Jakarta Juli mendatang.

Hal itu, kata Burhanudin, terjadi karena sejumlah hal. Pertama, kata dia, Golkar sejatinya mempunyai kader yang mempunyai popularitas dan elektabilitas lebih baik ketimbang Alex. ''Tantowi Yahya, misalnya. Tapi malah Alex yang justru dipilih,” ujar Burhanudin, Senin (12/3).

Menurut dia, dipilihnya Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai calon gubernur (cagub) setidaknya masih menyisakan keberatan di internal partai. Karena itu, ia menganggap ketidaksolidan bisa semakin terjadi.

Pada hal lain, yakni PPP yang tidak mengambil ‘bagian’ dalam posisi di DKI 1 maupun 2. Padahal, kata Burhan, setidaknya PPP memiliki kedudukan yang sama dengan Golkar jika melihat jumlah kursi. Pada kemungkinan yang terjadi, PPP sepertinya mendapatkan tawaran posisi (bargaining) lain selain dua posisi tersebut. Kendati demikian, dia menganggap hal tersebut malah membuat koalisi menjadi semakin rapuh.

Kendati tidak mengetahui deal yang terjadi, tapi menurut Burhan hal tersebut justru membuat PPP tidak memiliki ikatan jika sewaktu-waktu meninggalkan koalisi. “Toh tidak kadernya tidak diberikan posisi,” ujarnya.

Bahkan, Burhan pun menyebut konflik yang terjadi di tubuh PDS saat ini dapat berpeluang gugatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Sebab, jelas dia, permasalahan yang terjadi di internal partai, dapat menjadikan kesepakatan tidak tercapai. Jika gugatan itu terjadi, tak ayal koalisi yang hanya menyisakan Golkar dengan PPP. “Jika itu terjadi, Alex-Nono tentu saja tidak dapat melangkah dalam putaran Pemilukada karena persyaratan kuota suaranya tidak mencukupi,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika