Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

Tuesday, 3 Jumadil Akhir 1441 / 28 January 2020

FPDIP Usulkan Badan Khusus Kelola Kanal Banjir Timur

Senin 24 Oct 2011 16:19 WIB

Rep: Nawang Fatma Putri/ Red: taufik rachman

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Besarnya alokasi anggaran penanggulangan bencana banjir dan pembangunan transportasi di Ibukota membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Gubernur Jakarta Fauzi Bowo lebih serius menangani kedua masalah tersebut. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cinta Mega menuturkan, alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi dua masalah pokok itu sebaiknya dimanfaatkan dengan baik.

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk mengatasi banjir mencapai Rp 557 miliar. Ini dana yang cukup besar," ujar Mega, Senin (24/10). Selain itu, untuk meningkatkan upaya penanganan banjir,  fraksinya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membentuk badan pengelola Kanal Banjir Timur (KBT) serta perawatan KBT dari limbah sampah domestik.

Mega pun mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas usaha keras yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap berfungsinya Kanal Banjir Timur (KBT). Tak hanya Mega yang berpendapat, agar Pemerintah lebih serius lagi mengatasi dua masalah utama yang ada di Ibukota ini. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Maman Firmansyah juga menuturkan hal serupa.

Menurutnya, bukan hanya partainya yang menunggu realisasi program-program yang selama ini telah diwacanakan, tetapi juga masyarakat luas. "Bila proyek ini rampung dikerjakan, diharapkan salah satu momok problema warga Jakarta, yaitu banjir, sedikit banyak akan teratasi,'' kata Maman. Ia  sangat mendukung besaran jumlah alokasi tersebut.

Meski begitu, Maman mengatakan prioritas Pemprov untuk mengatasi banjir seharusnya tak hanya dilakukan saat musim penghujan tiba, tetapi juga pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. "Sebab jika program penanganan banjir ini gagal atau tidak tepat sasaran, tentu bakal, menimbulkan frustasi, bahkan antipati dari warga Jakarta terhadap Pemprov DKI," tambah Maman.

Pada rapat paripurna hari ini, Fraksi Partai Demokrat juga mengusulkan Pemprov dapat memaksimalkan pengendalian banjir dengan fokus pada 160 titik lokasi genangan air. Anggota Fraksi Demokrat, Nawawi menuturkan, perlu dilakukan peningkatan saluran mikro dengan menyediakan pompa mobile, pengembangan masterplan drainase serta penanganan 78 kawasan secara komprehensif.

''Selain itu, dalam upaya memperbesar fungsi KBT dan Kanal Banjir Barat serta menambah volume sungai yang ada, perlu dilakukan pengerukan terhadap 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI serta upaya normalisasi saluran waduk dan situ,'' katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA