REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Perhatian pemerintah pusat memberikan kepastian kepada warga Dusun Camar Bulan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang tidak rela menjadi milik Malaysia. "Selama ini mereka bingung. Tapi yang jelas saya dan seluruh masyarakat tidak akan pernah rela kalau Camar Bulan menjadi milik Malaysia," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Prabasa Anantatur di Pontianak, Senin (10/10).

Sekitar 1.440 hektare tanah di titik tapal batas A88 - A156 Camar Bulan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, diklaim Malaysia sebagai bagian wilayah negara tersebut. Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Sambas itu mengungkapkan, sejak 1976 dan 1978, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah pernah melakukan penyelesaian secara bilateral meski dengan dua versi penyelesaian.

Pertama, menggunakan peta Belanda dan kedua menggunakan peta Inggris. "Kalau menggunakan peta Belanda, maka wilayah Camar Bulan memang masuk dalam kawasan Indonesia, kalau menggunakan peta Inggris Camar Bulan milik Malaysia. Ketegasan Pemerintah pusat di sini sangat diperlukan karena sebenarnya Camar Bulan itu sendiri statusnya sudah Status Quo yang harus ditaati peraturannya oleh Malaysia," tegas legislator partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

Dirinya juga menyayangkan mengenai penyelesaian antardua negara yang tidak melibatkan warga Camar Bulan dengan melakukan pertemuan dua negara di luar daerah Kalbar sendiri. "Inikan lucu, masalahnya ada di Sambas, penyelesaian dilakukan di Jakarta. Seharusnya mereka datang langsung dan menyelesaikan permasalahan dengan melihat kondisi lapangan yang ada," imbuh Prabasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika