REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat H Anwar Adnan Saleh menyatakan daerah ini masih membutuhkan tambahan pegawai negeri sipil untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Memang pemerintah pusat tahun ini menghentikan sementara atau moratorium penerimaan calon PNS sampai Desember 2012," katanya di Mamuju, Kamis (1/9).
Namun, kata dia, meski moratorium penerimaan PNS diberlakukan oleh pemerintah pusat, pihaknya akan berupaya menyampaikan usulan agar Sulawesi Barat diberikan pengecualian karena masih membutuhkan tambahan PNS
Menurutnya, Pemprov Sulbar tetap mendukung moratorium penerimaan PNS, karena itu pihaknya telah melakukan pemetaan pegawai terkait kebutuhan PNS di tingkat provinsi.
"Moratorium ini tetap kami dukung untuk melihat sejauh mana kebutuhan PNS yang harus diberikan skala prioritas. Moratorium itu bukan berarti sudah tidak ada penerimaan PNS, namun akan dilakukan kajian sisi mana yang paling prioritas untuk menambah pegawai di lingkup Pemprov Sulbar," beber Anwar.
Ia mengemukakan, pemetaan kebutuhan PNS ini bukan hanya menghitung jumlahnya, tetapi juga akan dikaji bagian mana yang paling dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Setelah keluarnya kebijakan moratorium, kita akan menghitung jumlah PNS yang ada dan formasi mana yang dibutuhkan sehingga bisa dipenuhi saat pemerintah kembali memberi ruang penerimaan PNS," ujarnya.
Anwar mengatakan, kebutuhan formasi penerimaan PNS tersebut penting untuk mendorong percepatan pembangunan di provinsi terbungsu ini. Ia menambahkan, jumlah PNS di Sulbar masih kurang khususnya tenaga penyuluh pertanian dan perkebunan.
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorlu) Sulbar Tanri Giling sebelumnya mengatakan pihaknya masih membutuhkan tambahan penyuluh sekitar 2.300 orang untuk memaksimalkan peningkatan produksi komoditas andalan daerah ini.
"Seharusnya Provinsi Sulbar memiliki 3.000 orang penyuluh kalau ingin produksi komoditas andalan petani dan nelayan akan ditingkatkan," kata dia.
Ia mengatakan, Bakorlu Provinsi Sulbar yang membidangi masalah penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan masih kekurangan tenaga penyuluh untuk membantu para petani dan nelayan meningkatkan produksi andalannya.
"Pemerintah di Sulbar hanya memiliki sekitar 700 orang penyuluh yang selama ini bekerja membantu meningkatkan produksi komoditas andalan melalui teknik budidaya," katanya.
Menurut dia, jumlah penyuluh yang dimiliki Sulbar itu tidak sebanding dengan jumlah desa yang seharusnya memiliki tenaga penyuluh untuk dapat meningkatkan produksinya.
"Jumlah penyuluh di Sulbar dianggap kurang sehingga tidak akan signifikan untuk meningkatkan produksi komoditas andalan daerah ini," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya setiap desa di lima kabupaten di Sulbar, jumlahnya sekitar 500 desa, memiliki lima penyuluh untuk memaksimalkan peningkatan produksi komoditas andalan baik di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan maupun kelautan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika