REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN - LSM Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) meminta Kantor Kementerian Agama setempat menghentikan praktik pemotongan gaji guru dalam program setifikasi. "Kasihan guru kalau selalu menjadi sapi perahan," kata juru bicara FKMP Pamekasan Hanafi, Kamis (9/6).
Permintaan aktivis LSM dan mahasiswa ini menyampaikan permintaannya saat melakukan audiensi di kantor Kemenag Pamekasan terkait persoalan tersebut. Menurut Hanafi, pemotongan yang dilakukan oleh kantor Kemenag Pamekasan dengan berbagai alasan selama ini banyak dikeluhkan oleh kalangan guru di lingkungan kantor tersebut.
Selain meminta menghentikan praktik pemotongan gaji guru dengan dalih sumbangan tersebut, aktivis LSM juga meminta lembaga keagamaan tersebut transparan dalam hal pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Meski tidak ditemukan indikasi pelanggaran yang parah dalam hal pengelolaan dana BOS, akan tetapi pelaporan alokasi keuangan perlu diumumkan kepada masyarakat luas. Sebab fakta yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini banyak berdiri sekolah baru, dengan tujuan hanya untuk mendapatkan dana BOS.
Kasubag TU Kemenag Pamekasan Zayyadus Zabidi membantah jika selama ini ada praktik pemotongan di kantor Kemenag Pamekasan. "Tidak ada pemotongan gaji guru. Kemenag Pamekasan tidak mengurus soal pemotongan gaji," kata Zayyadus Zabidi menegaskan.
Mantan Kepala Madrsah Aliyah Negeri Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, kalaupun ada pemotongan di lingkungan guru, itu mungkin untuk kepentingan lembaga. "Kalau gaji guru yang ikut program sertifikasi itu kan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi tidak mungkin ada pemotongan," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
