Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Kemdiknas Ubah Standar RSBI

Jumat 03 Jun 2011 13:04 WIB

Rep: Fernan Rahadi/ Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Desakan masyarakat agar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dievaluasi akhirnya mendapatkan tanggapan nyata dari pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas menyatakan dalam dua bulan akan dilakukan perubahan standar RSBI.

"Sudah tahap final. Dalam satu-dua bulan selesai," ujar Kepala Balitbang, Mansyur Ramly, Jumat (3/6).

Ramly menyatakan perubahan tersebut yang pertama menyangkut substansi, yaitu peraturan perundang-undangan, istilah-istilah konsep, dan sebagainya. "Contoh perubahan istilah di antaranya mengenai apa itu RSBI. Di Peraturan Pemerintah nomor 17 sudah disebutkan merupakan sekolah dengan standar pendidikan negara maju," katanya.

Yang kedua, lanjut dia, adalah mengenai kewajibannya. "Kami akan pertajam imperasinya. Misalnya di dalam aturannya pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Hal itu mengikat," kata Mansyur.

Ia mengakui jika biaya sekolah semakin lama semakin mahal. Meskipun demikian tidak ada alasan bagi para RSBI untuk menaikkan biaya untuk para siswa. "SD dan SMP yang termasuk golongan RSBI tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika ada tambahan biaya maka hal itu harus dibebankan kepada pemda setempat," ujar Mansyur.

Mansyur menyebutkan bahwa RSBI meliputi beberapa aspek. Pertama rekrutmen siswa harus didasarkan pada kemampuan akademik siswa. "RSBI harus bisa menunjukkan bahwa mutunya dari sisi akademik lebih baik dari yang biasa," katanya.

Yang kedua adalah aspek finansial, dimana RSBI harus seminimal mungkin mengadakan pungutan. "Sekolah harus membuat anggaran belanja dulu. Maksimal mereka hanya bisa memungut maksimal sekitar 20 persen dari persentase belanja sekolah. Namun itu baru konsep," ujar Mansyur.

Ketiga, adalah tata pengelolaan yang transparan. "Seandainya terdapat pungutan maka hal tersebut harus dibuka untuk apa. Pungutan tersebut hanya boleh diperuntukkan untuk proses belajar-mengajar," ujar Mansyur.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA