REPUBLIKA.CO.ID, CIPAYUNG - Ratusan siswa SDN Bambu Apus 04, Cipayung, Jakarta Timur, menggelar aksi demo di halaman sekolahnya, Jumat (27/5). Mereka berdemo untuk menuntut kepala sekolahnya mundur dari jabatannya. Diduga kepala sekolah mereka telah menyelewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah/ Bantuan Operasional Program (BOS/BOP) dan tidak transparan dalam penggunaannya.
Aksi ratusan siswa ini sontak menjadi tontonan para guru, orangtua murid dan puluhan siswa SMPN 259 yang letaknya bersebalahan. Aksi demo juga dilakukan belasan orangtua murid mereka di depan kantor Seksi Dikdas Cipayung. Ratusan siswa tersebut menggelar aksi demo dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster-poster, yang isinya menuntut agar kepala sekolah mundur dari jabatannya.
Mereka juga menutut agar kegiatan ekstrakurikuler yang telah diberhentikan oleh kepala sekolah sejak setahun lalu dengan alasan tak jelas, agar dihidupkan kembali. Sebab bagi siswa, kegiatan tersebut sangat membantu siswa dalam memperoleh pendidikan. Sejumlah spanduk dan poster yang dibentangkan siswa-siswa ini bertuliskan, 'Adili Rotua Siregar Lempar ke Pulau Seribu' dan 'BPK, Pengawas, Kasie Dikdas Jangan Biarkan Korupsi'.
Salah seorang siswa yang berdemo, Tinaulandani (13), mengaku menyayangkan sikap kepala sekolah yang arogan. Memberhentikan kegiatan ekstrakurikuler secara sepihak, dengan alasan yang tidak jelas. Di antaranya adalah kegiatan Pramuka, Olahraga, Kesenian, Komputer dan sejumlah kegiatan lainnya.
"Kami minta agar kegiatan ekstrakurikuler ini dihidupkan lagi seperti semula. Karena bagi kami kegiatan ini sangat menunjang dalam meraih pendidikan," ucapnya.
Hal senada diucapkan pendemo lainnya, Wahid (13), bahwa dulu saat ekstrakurikuler itu ada, semangat siswa untuk belajar sangat tinggi. Namun sekarang melemah karena tidak ada kegiatan tersebut. Ia mengaku senang jika ada ekstrakurikuler berupa pendidikan Komputer dan Pramuka karena dianggap dapat memacu otaknya untuk berkembang dan berpikiran luas.
"Kami juga tidak tahu kenapa kepala sekolah tiba-tiba menghentikan kegiatan ekstrakurikuler, alasannya tidak pernah disampaikan ke kami," ungkapnya.
Aksi demo juga dilakukan belasan orangtua murid SDN Bambu Aapus 04 di depan kantor kepala seksi Pendidikan Dasar (Dikdas) Kecamatan Cipayung. Mereka menuntut agar pejabat tersebut mencopot Rotua Siregar dari jabatannya sebagai Kepala SDN Bambu Apus 04. Alasannya dalam mengelola dana BOS/BOP tidak transparan dan diduga terjadi penyelewengan.
Martono, juru bicara pendemo yang juga mantan ketua komite sekolah tersebut mengatakan, tidak ada transparansi dalam penggunaan dana BOS/BOP tersebut. Bahkan banyak biaya di luar BOS/BOP yang justru dibebankan pada orangtua murid. Seperti siswa harus membayar sampul LKS (lembar kerja siswa) sebesar Rp 15 ribu, legalisir ijazah dan kegiatan Hardiknas.
"Kami mempertanyakan kegiatan ekstrakurikuler yang dihentikan dengan dalih tidak ada dana operasional untuk kegiatan tersebut. Padahal di papan tercantum ada dana BOS sebesar Rp 58, 5 juta," kata Martono.
Mereka juga mempertanyakan alasan sekolah memungut uang pindahan pada siswa yang akan masuk ke sekolah tersebut. Dalihnya untuk sumbangan pembelian AC, TV, perbaikan lapangan. Kemudian stempel komite sekolah selalu dipegang oleh kepala sekolah.
Kemudian, sekolah setiap tahun menerima dana BOS sebesar Rp 196,8 juta dan dana BOP sebesar Rp 354,240 juta. Namun dana yang digunakan tidak seluruhnya, hanya sebagiannya saja. Misalnya untuk honor guru dan pegawai dilaporkan mencapai Rp 122,508 juta. Padahal realisasinya hanya Rp 38,760 juta per tahun.
Kemudian untuk makanan dan minuman pegawai dilaporkan sebebsar Rp 21,254 juta dan faktanya hanya Rp 3,6 juta per tahun. Pembelian ATK dilaporkan Rp 60,508 juta per tahun, nyatanya guru hanya diberi satu buah spidol dan dua pulpen setiap semesternya.
Terkait hal tersebut, Kepala SDN Bambu Apus 04, Rotua Siregar, membantah semua tuduhan penyimpangan dana BOS/BOP tersebut. Menurutnya, seluruh dana bantuan pemerintah itu telah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan penggunaannya juga secara transparan.
"Tuduhan semua itu tidak benar, saya sudah menjalankan sesuai juknis yang berlaku. Harus dicatat juga bahwa Murtono bukan komite sekolah lagi," katanya.
Ia mengaku telah diperiksa oleh inspektorat dan BPKP atas laporan sejumlah orangtua murid beberapa waktu lalu. Namun laporan tersebut tidak dilengkapi bukti-bukti sehingga ia dinyatakan tidak bersalah.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menyayangkan adanya aksi demo tersebut. Seharusnya setiap ada persoalan itu diselesaikan secara internal, bukan malah melakukan aksi demo di depan publik. Karena ini akan mencoreng citra pendidikan di ibukota. "Kepala sekolah memang harus transparan dalam penggunaan dana BOS/BOP dari pemerintah," ucap Taufik.
Kemudian ia menambahkan dana BOS/BOP dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, tentunya kepala suku dinas dan seksi Dikdas terkait harus membantu melakukan pengawasan. Setiap dana bantuan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
