Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

Kado Pahit HUT DKI

Senin 30 June 2014 14:30 WIB

Red:

HUT kali ini mendapat pil pahit. Kalimat tersebut dilontarkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan nada tinggi. Ia kesal lantaran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-487 DKI Jakarta mendapat kado pahit, yakni predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) untuk tekornya neraca keuangan DKI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak mendapatkan Piala Adipura.

"Tidak dapat Adipura, Wajar dengan Pengecualian, tapi masih kurang ini sebenarnya," ujar dia saat memimpin upacara HUT DKI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Ahad (22/6).

Dari laporan BPK tersebut, yang disorot adalah temuan 9.006 nama penerima ganda Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu yang diklaim Gubernur DKI nonaktif, Joko Widodo sebagai program yang berhasil, ternyata berbeda dengan kenyataan.

Namun, Ahok berpendapat, temuan nama ganda di KJP bukan salah Jokowi. Menurut Ahok, Jokowi menjadi sorotan karena bersangkutan dengan maju sebagai calon presiden. "Nggak ada yang salah sama Pak Jokowi,kok! Ini karena ada pilpres aja jadi rame," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/6).

Dihubungi Republika, Kamis (26/6), Pengamat Kebijakan Publik, Yayat Supriatna, mengatakan bahwa permasalahan penyelenggaran KJP membuat Pemprov DKI memperbaiki sistem yang digunakan saat ini.

"Sistemnya yang diperbaiki. Itu membuat terjadi kesalahan dalam prosedur anggaran atau pemanfaatan," kata Yayat.

Menurutnya, Pemprov DKI mengoreksi kesalahannya. "DKI," kata Yayat, "Harus memperbaiki apa benar terjadi kesalahan, siapa yang melakukan, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Itu penting karena kita (masyarakat) bisa mengetahui program yang terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya."

Yayat berkata, Pemprov DKI sebagai pengguna anggaran yang bersumber dari masyarakat mempunyai kewajiban menunjukkan kebocoran dan kesalahan. Menurutnya, keterbukaan menjadi hal penting.

Jangan sampai, kata Yayat, masalah tersebut dibiarkan melebar dan memunculkan spekulasi yang merugikan Pemprov DKI sendiri. "Maka, untuk itu butuh keterbukaan bentuk kesalahannya. Karena masyarakat butuh itu, bukan butuh siapa yang salah. Tapi, tunjukkan kesalahan itu," katanya.

Ia berharap, diperbaikinya sistem, maka ada perbaikan pada program tersebut. rep:c82 ed: karta raharja ucu

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA