JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar para kepala daerah tak terlibat dalam proses rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014. Namun demikian, gubernur, bupati, dan wali kota berkewajiban menjalankan tugasnya untuk menjaga suasana kondusif wilayahnya.
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, bupati, wali kota, dan gubernur yang awalnya terlibat sebagai tim pemenangan kampanye pasangan capres-cawapres kini tidak boleh lagi terlibat dalam proses penghitungan suara. "Mereka harus menunjukkan sikap kematangan dalam berdemokrasi," katanya, Ahad (13/7).
Gamawan menegaskan, dia telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah agar menyerukan kepada semua pihak untuk mematuhi ketentuan KPU, yakni menaati hasil rekapitulasi suara resmi pada 22 Juli mendatang. Bagi mereka yang tidak puas, kata Gamawan, undang-undang juga memberikan peluang untuk menggugat hasil pemilu secara hukum setelah ada penetapan pemenang dari KPU.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung menambahkan, kendati para banyak kepala daerah yang merupakan kader partai politik tertentu, namun sudah ada aturannya mereka tidak boleh terlibat langsung dalam proses pemilu. "Masa kampanye sudah selesai, kepala daerah juga sudah diberikan hak cuti untuk ikut berkampanye. Sekarang, mereka harus menjaga suasana kondusif daerahnya masing-masing," kata Yuswandi di Jakarta, Ahad (13/7).
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin menyatakan, hal yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah mengajak masyarakat memantau langsung rekapitulasi suara. Sekarang, kata Afifuddin, proses rekapitulasi suara sudah sampai tingkat kecamatan. Semua pihak, dari tim sukses sampai masyarakat umum hendaknya mencermati dan memantau proses rekapitulasi suara tersebut sampai tingkat nasional.
"Di antara titik rawan rekapitulasi suara adalah pada tingkat kecamatan yang saat ini sedang berjalan. Kita semua harus memantau prosesnya," ujar Afifuddin.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Timur Mutawakkil Alallah mengingatkan KPU agar tidak melakukan manipulasi suara Pilpres 2014. NU, kata Mutawakkil, tidak akan menoleransi manipulasi suara pilpres yang sama artinya sebagai pengkhianatan terhadap amanat Sang Mahakuasa. "Sebab, suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei," kata Mutawakkil.
Kepada masyarakat umum dan elite politik, Mutawakkil melanjutkan, NU meminta agar semua bersikap dewasa dalam menunggu hasil keputusan resmi KPU.rep:andi mohammad ikhbal/irfan fitrat/antara ed: eh ismail
Ikuti Whatsapp Channel Republika
