Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Abdul Djamil, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama: Kenaikan BPIH Sudah Dihitung

Selasa 17 Jan 2017 14:00 WIB

Red:

Jelang musim haji 2017, apakah Kementerian Agama sudah mempunyai perkiraan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)?
Sudah. Dengan fasilitas yang di-upgrade, kenaikannya berapa sudah dihitung. Ini akan tergantung rapat dengan Komisi VIII DPR. Kami apresiasi rapat evaluasi kali ini maju lebih cepat. Semoga bisa ditindaklanjuti dengan cepat juga.

Ada usulan sewa fasilitas multiyears sehingga dana optimalisasi tidak sampai keluar dan biaya haji bisa lebih hemat. Bagaimana Kemenag melihat ini?

Multiyears pun tetap pakai dana optimalisasi. Kalau tidak, dana dari mana? Operasional saja dari dana optimalisasi. Itu dibenarkan undang-undang. Dana haji itu pengelolaannya kewenangan Kemenag. Dana haji yang ditempatkan di deposito bank syariah dan sukuk itu hasilnya boleh digunakan untuk operasional.

Apakah opsi sewa fasilitas dengan mekanisme multiyears akan diambil?

Sekarang ini sudah semi-multiyears. Apa yang bagus, kami sewa kembali. Karena cari fasilitas itu butuh kajian, ada tim sendiri untuk pengadaan fasilitas ini.

Tahun ini, selain penambahan jamaah ada juga permintaan menambah frekuensi makan di sana. Bagaimana tanggapan Anda?
Kami cek dulu kuota jamaah yang akan dilayani. Sudah ada tim yang melakukan penjajakan ke Saudi. Nanti kalau sudah persetujuan besaran BPIH, kami segera ke sana lagi untuk buat kontrak dengan penyedia layanan.

Frekuensi makannya jadi berapa kali?

Dua kali, tapi makan pagi akan disediakan berupa makanan berat.

Bagaimana dengan visa pascanaiknya kuota?

Seperti yang lalu, aplikasi visa sudah daring menggunakan e-hajj. E-hajj ini mensyaratkan siapa pun yang ke Tanah Suci sudah jaminan pemondokan dan kateringnya sudah ada. Setelah itu konfirmasi ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kalau sudah disetujui, visa bisa dicetak di mana saja. Ini sudah dua tahun lalu.

Soal kasus keterlambatan visa?
Itu ulah KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji). Jadi, yang akan datang jangan sampai ada usaha mengatur administrasi dari sana. Mereka ingin jamaah bersatu dengan pembimbingnya sehingga digeser ke sana ke sini, selesai visanya jadi terlambat sehingga malah tidak diberangkatkan semua.

Transportasi darat untuk jamaah haji di Tanah Suci kan juga diregulasi otoritas Saudi dan ini masih menuai keluhan. Apa akan ada upaya dari Indonesia sehingga lebih baik?

Yang atur transportasi darat di Saudi itu Naqabah Ammah Lisayyarah (Jasa Transportasi Umum Pemerintah Saudi). Mereka yang mengatur transportasi dari bandara ke Madinah, Madinah ke Makkah, Makkah ke pemondokan.

Tentang bus yang menggunakan sistem pengundian sehingga Indonesia dapat pula bus yang ala kadarnya?

Bus ada yang sudah disediakan Saudi sebagai tambahan layanan. Bus-bus yang kami sediakan juga sudah kami upgrade.      Oleh Fuji Pratiwi, ed: Muhammad Iqbal

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA