Bagaimana tanggapan DPR soal rencana pemerintah yang akan memberikan dana injeksi pada kabupaten/kota rata-rata Rp 100 miliar pada 2016?

Kami memahami kebijakan pemerintah pusat dalam rangka membangun bangsa dengan mementingkan infrastruktur. Kami dukung. Tapi, semangat memberikan bantuan ini juga harus diukur dengan kemampuan APBN. Pertumbuhan ekonomi kan sedang turun. Kemampuannya ada tidak? Artinya, niat baik ini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Jika anggarannya tersedia, apa yang harus dilakukan pemerintah agar dana ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota?

Dimulai dari perencanaannya. Perlu ada perencanaan yang komprehensif, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ada, disesuaikan dengan perencanaan lima tahun atau bahkan 20 ke depan. Jangan sampai perencanaannya tidak tepat sehingga salah sasaran.

Pendekatan bantuan dananya juga harus proporsional, tidak sama rata. Kan ada juga daerah yang berlimpah anggarannya. Nah, dana bantuan ini harus difokuskan untuk kabupaten tertinggal. Kemudian skema pemberiannya juga harus tepat, pelaksanaan di lapangannya harus diawasi ketat.

Jadi, Anda optimistis pemberian dana ini akan efektif?

Kalau syarat-syarat yang saya sebutkan tadi terpenuhi, ya optimistis. Tapi, yang perlu diingat juga, jangan sampai dana yang sangat besar ini tidak bisa terserap oleh kabupaten/kota atau sekadar terserap, tapi penyerapannya tidak sempurna. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dana ini juga harus jelas. Oleh Halimatus Sa'diyah ed: Ferry Kisihandi

Ikuti Whatsapp Channel Republika