JAKARTA -- Pemerintah melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2016 di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/1). Turut hadir dalam rapat antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo.
Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher. "Kami akan mendengar paparan evaluasi ibadah haji pada tahun 2016 lalu dari Kemenag (Kementerian Agama), Kemenkes (Kementerian Kesehatan), dan Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Memang ini adalah tanggung jawab pemerintah, karena memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, baik dalam segi transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan," ujar Ali.
Dalam paparannya, Lukman mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800 orang. Perinciannya, jamaah haji reguler 155.200, jamaah haji khusus 13.600, dan petugas sebanyak 3.250 orang. Sementara, serapan anggaran haji tahun lalu mencapai 98,21 persen atau terserap Rp 9.151.593.650.378. Sedangkan, sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770.
Maskapai resmi yang akan menerbangkan jamaah menuju Tanah Suci yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. "Performa mereka cukup bagus, terutama ketepatan waktu dan pemberangkatan," kata Lukman.
Ia menjelaskan, koodinasi dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan kata kunci dalam kelancaran tugas. Khususnya sejak perencanaan, pengorganisasian, operasional, dan pelaporan.
Koodinasi dimaksud termasuk dengan pihak pengawas seperti DPR, DPD, BPK, Inspektorat Jenderal Kemenag, dan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, menurut Lukman, dilaksanakan secara berkesinambungan, antara lain dengan meningkatkan kualitas pemondokan, katering, dan transportasi.
"Keberhasilan itu bukan hanya karena Kemenag. Itu berkat kebersamaan. Saat penyelenggaraan haji berlangsung, maka tidak ada lagi Kemenag, Kemenkes, atau Kemenhub, tapi atas nama Pemerintah Indonesia," kata Lukman, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.
Meski penyelenggaraan ibadah haji 2016 dinilai sukses, Lukman tidak menutup mata bahwa terdapat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki. Untuk itu, berdasarkan evaluasi, Kemenag telah merancang sejumlah kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun ini.
Seperti peningkatan kenyamanan akomodasi jamaah di asrama haji, mengoptimalkan kebijakan manasik haji berbasis regu dan rombongan, peningkatan transportasi di Saudi. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di Arafah Mina seperti peningkatan kualitas tenda di Arafah.
Berkaca dari evaluasi tahun lalu, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menekankan pentingnya persiapan matang menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2017. Salah satu perhatian utama Ali yaitu mengenai keimigrasian. Sebab, permasalahan seputar paspor dan visa mengemuka menjadi salah satu persoalan pada penyelenggaraan haji tahun lalu.
"Makanya, tahun ini saya minta visa enam bulan sebelum berangkat sudah beres. Kemudian paspor juga harus beres dan kepastian by name dan by address," kata Ali.
Anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut juga meminta penambahan personel kesehatan dan aparat keamanan seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah haji pada 2017. Sebab, jumlah personel yang ada selama ini masih sangat kurang.
"Berapa tenaga kesehatan yang mendampingi di dalam pesawat? Sekarang dokter cuma satu, menangani hampir 425 orang per kloter. Ini masih kurang," ujar Ali.
Begitu pun personel TNI/Polri yang membantu para jamaah haji di lapangan hingga saat ini belum memadai. "TNI dan Polri kita cuma punya 70 orang tahun ini (2016). Kita ingin tambah lagi. Di lapangan, mereka lebih siap dari yang lain, terutama dalam kaitan dengan orang nyasar dan hilang rata-rata 10 orang sampai 20 orang per jam," kata Ali.
rep: Ali Mansur, Fauziah Mursid/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
