JAKARTA -- Pemulihan dan penambahan kuota haji Indonesia perlu diantisipasi pemerintah selaku penyelenggara ibadah haji. Rabithah Haji Indonesia menyarankan agar antisipasi difokuskan kepada calon haji.
"Pemerintah harus mengantisipasi, terutama pendaftaran. Pemerintah bisa membuat ancang-ancang daftar calon jamaah yang akan berangkat dan prediksi BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) sebelum ada BPIH final yang dirumuskan bersama DPR," ujar Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Mafrudin di Jakarta, Kamis (12/1).
Sekadar gambaran, BPIH 2016 sebesar Rp 34.641.304. Menurut dia, pemerintah bisa membuat pengelompokan jamaah haji ke dalam daftar hijau dan kuning.
Daftar hijau adalah mereka yang siap melunasi BPIH. Apabila ada calon haji dalam daftar hijau yang mundur, bisa segera digantikan oleh mereka yang ada pada daftar kuning.
"Sehingga, tidak ada kuota haji reguler yang mubazir dan akhirnya malah dilempar untuk haji khusus," kata Ade.
Daftar ini, lanjut dia, juga bertujuan untuk mencegah perpanjangan waktu pendaftaran terus-menerus. Dengan begitu, waktu pembekalan jamaah, seperti untuk manasik, bisa lebih matang.
Hal yang menjadi perhatian, pelaksanaan haji bukan hanya fasilitas yang baik, melainkan juga kualitas ibadah jamaah. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2016 yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat hanya fokus pada layanan umum.
"Persiapan jamaah haji bukan hanya soal berapa kali manasik, tapi pembinaan yang dilakukan. Sekali-kali, bisa juga calon jamaah dites membaca Alquran. Dengan begitu, status mampu beribadah haji bukan hanya dari sisi materi, tapi juga pengetahuan berhaji," kata Ade.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid meminta pemerintah melipatgandakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2017. Menurut Sodik, jika tidak dipersiapkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan persoalan dalam penyelenggaraan haji kembali terulang, bahkan dengan jumlah lebih besar.
"Makanya, jangan sampai tambah jamaah, kemudian malah tambah masalah," kata dia.
Menurut Sodik, bertambahnya kuota jamaah haji harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi, pemulihan dan penambahan kuota juga dapat memotong antrean haji selama dua hingga tiga tahun.
Oleh karena itu, anggota DPR asal Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, Komisi VIII DPR akan menekankan pentingnya persiapan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Hal itu akan diungkapkan dalam pertemuan guna membahas persiapan penyelenggaraan haji untuk tahun ini dengan jamaaah haji yang bertambah banyak.
"Ya, Senin (15 Januari 2017), kami akan mengundang Menag (Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin) untuk membahas soal ini," kata dia.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menjelaskan, pemulihan dan penambahan kuota disikapi dengan melakukan sejumlah persiapan. Ini lantaran Kemenag memperkirakan jumlah jamaah hanya 178.800 orang.
"Kita kan begitu pulang dari haji kemarin langsung persiapan dengan haji berikutnya. Tapi, persiapan kita kan penambahannya 10 ribu, kita nggak mengira tahun ini dikembalikan ke kuota asal," ujar Djamil.
Meski demikian, Djamil memastikan persiapan dalam dan luar negeri mencakup seluruh jamaah sebanyak 221 ribu orang sudah dilakukan. Persiapan dalam negeri berkaitan dengan embarkasi hingga panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH).
Sementara, persiapan luar negeri mencakup akomodasi, transportasi, dan katering di Arab Saudi.
"Ya, harus siap. Kalau nggak, sia-sia itu kuota. Habis ini juga nanti ada sidang dengan DPR untuk tentukan PPIH," ujar Djamil.
Selain itu, lanjut dia, penambahan kuota juga beriringan dengan penambahan petugas penyelenggaraan haji. Djamil menyebut, dengan penambahan kuota, membuat jumlah kloter haji juga bertambah menjadi sekitar 500 kloter atau meningkat dari sebelumnya yang hanya 385 kloter.
"Tentu, persiapan di provinsi embarkasi itu, personel yang mengawasi di sana juga," ujar dia.
Keinginan Kalsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan Noor Fahmi menyatakan, Kalsel menginginkan kuota haji pada musim haji tahun ini sebanyak 4.000 orang. Permintaan ini sejalan dengan penambahan kuota haji secara nasional.
Menurut dia, keinginan ini tak lepas dari minimnya kuota haji Kalsel disertai daftar tunggu mencapai 20 tahun. Sejak 2013, lantaran dipangkas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi 20 persen secara nasional, jumlah jamaah berkurang dari 3.811 orang menjadi 3.050 orang.
Meskipun demikian, Noor Fahmi mengakui belum ada surat resmi dari Kementerian Agama pusat perihal penambahan kuota haji tahun ini ke Kanwil Kemenag Kalsel. Dengan begitu, Kanwil Kemenag Kalsel belum bisa mengumumkan penambahan kuota haji provinsi 2017 kepada masyarakat. rep: Fuji Pratiwi, Fauziah Mursid, Eko Supriyadi/antara, ed: Muhammad Iqbal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
