Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk antisipasi zika?

Pertama, pemerintah hendaknya menyosialisasikan soal zika secara masif kepada publik tanpa menyebabkan kepanikan. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk kembali menggiatkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Apakah penetapan travel advisory pemerintah efektif?

Langkah itu tidak masalah kalau digunakan pemerintah untuk mencegah terjangkitnya orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri. Namun, penyebaran zika dibawa nyamuk Aedes aegypti sama dengan penularan DBD dan chikungunya. Jenis nyamuk ini di Indonesia banyak.

Program-program yang dilakukan pemerintah harus dijalankan sampai lini terbawah. Paling tidak, sebagai langkah simultan memerangi DBD di beberapa daerah yang sudah menjadi wabah serius. Jadi, selain meminimalkan serangan zika sekaligus persebaran DBD.

Lalu, langkah apa yang harus ditempuh pemerintah?

Pemerintah perlu serius untuk meneliti soal zika. Selain itu, harus ada kajian kemungkinan virus ini menjadi epidemi di Indonesia. Pemerintah harus mengoptimalkan apa yang ada. Semua kementerian dan lembaga harus dilibatkan.

Misalnya, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Lingkungan Hidup, LIPI sampai lembaga riset Eijkman.

Apakah pemerintah perlu mengeluarkan status darurat?

Menurut saya, dikeluarkannya status darurat harus melalui hasil riset yang mendalam. Jadi, status ini memiliki alasan yang kuat. Kalau memang sudah ada hasil riset dan penelitian soal virus ini yang membuat pemerintah harus mengambil posisi sebagai ancaman serius, tidak masalah.

Namun, sampai sekarang, kita belum mengetahui soal penelitian dari pemerintah terkait zika. Oleh Agus Raharjo, ed:Ferry Kisihandi

Ikuti Whatsapp Channel Republika