Perebuatan kursi ketua DPR periode 2014-2019 menjadi tajuk pembicaraan terhangat di sosial media, terutama Twitter. Pembicaraan calon ketua DPR di sosial media (sosmed) didominasi oleh sejumlah nama, yakni Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.
"Dua nama itu paling banyak dibicarakan sebagai calon ketua DPR," kata pengamat media dari Indexpolitica, Denny Charter, di Jakarta, Senin (15/9).
Foto:Republika/ Wihdan
Ruang Sidang DPR.
Namun, lanjut Denny, keduanya memiliki citra yang berbeda di mata netizen. Setya Novanto, misalnya, memunculkan citra negatif dibanding Puan Maharani. "Untuk Setya Novanto, yang saya lihat tone-nya sangat negatif," ujar Direktur Indexpolitica ini.
Bahkan, berdasarkan pantauan Indexpolitica, penolakan terhadap Setya Novanto menjadi calon ketua DPR pernah menjadi trending topics dunia sebanyak lima kali sepanjang September tahun ini. Menurut dia, derasnya arus penolakan terhadap politikus Golkar itu di media sosial menunjukkan gejala publik yang berharap elite politik terbebas dari dugaan korupsi.
Belakangan, lanjut dia, muncul petisi yang berisi penolakan Setya Novanto menjadi ketua DPR. Dalam petisi yang digagas Koalisi Rakyat Anti-Korupsi itu, Koalisi Merah Putih disarankan mengevaluasi rencana tersebut. Petisi yang digagas Ketua Forum Bersama Indonesia Bersih (FBIB) Abdul Wafid Mufallah itu mendekatkan penolakan dengan setumpuk perkara rasywah.
Selain itu, dalam petisi, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan pimpinan Koalisi Merah Putih diminta meninjau ulang pencalonan Setya Novanto. Ical—sapaan Aburizal—disarankan untuk berhati-hati dalam membuat keputusan. Sebab, dikhawatirkan, persepsi negatif yang mendekatkan dengan "parlemen rasywah", akan tetap melekat. "Jika salah, cap demikian akan semakin menempel. Kalau benar, Setya Novanto yang dicalonkan, saya ragu. Apalagi sudah menjadi rahasia umum kalau Setya diduga pernah terlibat beberapa kasus, seperti korupsi e-KTP," ujar Denny.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan kader Golkar yang menginginkan kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus melalui proses di internal partai berlambang pohon beringin itu. Sehingga, tidak sembarangan kader Golkar yang akan ditempatkan pada posisi itu. "Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Lalu Mara Satria Wangsa.
Proses yang harus dilalui menurutnya adalah berkaitan dengan kelayakan dan kepatutan. "Semuanya bertahap," ujarnya.
Nama Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang masuk bursa ketua DPR, menurut Lalu Mara, belum resmi diusung Partai Golkar. "Tahapannya masih panjang," paparnya. antara ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
