JAKARTA -Partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi merah putih berkomitmen tidak akan mengganjal pemerintahan Jokowi-JK di parlemen. Sebagai pihak oposisi, mereka akan mengawal serta memberikan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap rakyat.

Wakil Ketua DPP PAN Drajad Wibowo mengatakan, keberadaan parpol oposisi di parlemen bertugas melakukan check and balances.Meski komposisi jumlah kursi legislatif koalisi yang dibangun Prabowo-Hatta lebih dominan, itu jangan ditafsirkan akan menggoyang Jokowi-JK sebagai eksekutif.

Foto:Tahta Aidilla/Republika

Perwakilan tim partai Koalisi Merah Putih usai memberikan keterangan pers terkait putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Hotel Hyatt, Jakarta, Kamis (21/8) malam.

"Kalau kebijakan pemerintah prorakyat, kami pasti memberikan dukungan. Tugas oposisi di DPR adalah mengawasi, bukan untuk bentrok dengan pemerintah," kata Drajad dalam diskusi Peta Politik Pascapilpres di Jakarta, Sabtu (23/8).

Minimnya kekuatan koreksi dalam pemerintahan 10 tahun terakhir ini justru dinilai mengakibatkan kesenjangan di masyarakat.

Hal ini menjadi tugas pasangan terpilih untuk membenahi agar kondisi itu tidak terus meningkat.

Itulah mengapa pihaknya menyoroti betul rencana kenaikan BBM.Wakil Ketua Umum Balitbang Golkar Ali Mochtar Ngabalin menam bahkan, kekuatan penyeimbang memang penting sebagai alat kontrol kebijakan. Sebab, perilaku pemerintah tidak boleh seperti penguasa yang otoriter. Kehadiran oposisi di parlemen dinilai mampu mengawal setiap keputusan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mempertegas, konstelasi parpol masih cenderung dinamis sehingga jangan ada komitmen oposisi yang terlalu berlebihan. Sebelum pelantikan Jokowi-JK pada Oktober 2014, ia yakin, ada bebe rapa parpol yang merapat ke pemerintah.

Sedangkan terkait oposisi parlemen, ia menyatakan, DPR ke depan nya jangan lagi menjadi stempel atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. "Sebab, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak selalu benar. Makanya, kalau dinilai salah, jangan terus dibela, namun saat benar harus mendapat dukungan," kata Maruarar.

Meski Jokowi-JK tidak memperoleh dukungan yang besar di DPR, kata dia, bukan berarti program yang mereka rancang menjadi terhambat. "Contohnya di Solo, parpol koalisi Jokowi memang minoritas, namun sejumlah programnya tetap berjalan. Begitu juga di DKI Jakarta, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar tetap bisa diimplementasikan. Kalau untuk rakyat, pasti didu kung,"

ujar dia. rep:andi mohammad ikhbal ed:nina chairani

Ikuti Whatsapp Channel Republika