NUNUKAN—Lima kawasan di perbatasan wilayah Indonesia dinilai rawan potensi kecurangan dengan memobilisasi pemilih lintas negara.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) RI Nasrullah, di Nunukan,Sabtu (28/6), mengatakan, kelima
kawasan perbatasan tersebut adalah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik yangberbatasan dengan Malaysia di Ka -
bupaten Nunukan, Kalimantan Utara;Pulau Batam di Provinsi Riau yangberbatasan dengan Malaysia; Atambua,
Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Timor Leste; dan Merauke serta Provinsi Papua yang perbatasan dengan Papua Nugini.
Karena itu, ungkapnya, Bawaslu memantu perbatasan antarnegara tersebut menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Pemantauan yang dilakukan pada kawasan perbatasan antarnegara ini untuk meminimalkan persoalan-persoalan kecurang an padapilpres dan menekan ke khawatiran mobilisasi WNI. “Makanya, lima titik (daerah perbatasan antara negara) ini yang menjadi fokus perhatian Bawaslu menjelang pilpres,” ujar dia.
Upaya tersebut dilakukan lewat dialog dengan penyelenggara pemilu,yakni KPU dan panwaslu setempat terkait peluang-peluang terjadinya kecurangan. Mengantisipasi hal itu,penyelenggara pemilu (KPU dan panwaslu) harus bersinergi dalam menjalankantugas dan fungsinya dalam menciptakan pesta demokrasi yang baik pada pilpres ini.
Misalnya dengan memasang spanduk berbentuk imbauan kepada WNI yang berdomisili di luar negeri maupun
dalam negeri di kawasan perbatasan di pelabuhan agar tidak menggunakan hakpilihnya dua kali sehubungan dengan perbedaan waktu penyelenggaran pemungutan suara di dalam negeri dan luar negeri.
Selain itu, lanjut dia, imbauan tersebutjuga untuk mengingatkan para WNIsupaya bersikap jujur dengan menggunakan hak pilihnya hanya satu kali saja walaupun ada iming-iming dari pihakpihak yang memiliki kepentingan politik pada pilpres ini.
Edukasi secara terpisah, Bawaslu DIY Yogyakarta meminta elite partai politik di daerah setempat mampu mengedukasi dan mengendalikan massanya dalam berkampanye.
Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib, di Yogyakarta, Sabtu mengatakan, elite partai seharusnya dapat merumuskan imbauan agar massa partai lebih memiliki etika dan menghindari konflik dengan massa pendukung partai lainnya saat berkampanye.
Najib beranggapan, perbedaan yang ada di tengah-tengah elite antarpartai lebih bisa ditanggulangi. "Tapi, massa di bawah biasanya justru lebih susah menghindari konflik,” kata Najib. Menurut dia, bila elite partai tidakdapat mengedukasi kelompok pendukungnya yang sering berkonflik, maka justru terkesan melindungi mereka untuk melakukan upaya kekerasan. Ia berpendapat, jika demikian maka deklarasi pemilu damai yang pernah dilakukan oleh para elite partai sepertinya perlu dievaluasi lagi, hingga massa
pendukung juga memiliki kesadaran untuk tidak saling berkonflik.
Selain itu, aparat keamanan juga harus lebih tegas dan mampu mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi setiap potensi konflik antarpendukung partai. Namun, ia menengarai, konflik antarpartai di Yogyakarta bukan disebabkan kepentingan politik saja, tetapi juga sudah dilandasi dengan persoalan
sosial. “Sengaja menggunakan baju partai,” kata dia.
Seperti diberitakan, terselenggaranya kegiatan dari dua pendukung capres-cawapres di DIY secara bersamaan pada Selasa (24/6) setidaknya diikuti empat aksi kekerasan yang diduga kuat melibatkan massa
partai politik di DIY di hari yang sama. Sebagai solusi, Bawaslu mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY untuk membuat jadwal kampanye di daerah setempat. antara ed: nashih nasrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
