REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Zaky Al Hamzah
Email: [email protected]
Apa magisnya isu subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga tak disinggung oleh kedua calon presiden (capres) Prabowo Subianto maupun Joko widodo (Jokowi) dalam debat capres, Ahad (15/6) malam? Pertanyaan ini bermunculan di linimasa Twitter maupun Facebook saat debat capres berlangsung hingga berakhir. Mungkin, tiap kedua capres ataupun tim pemenangan memiliki alasan masing-masing. Tapi, dari sekian alasan, bisa saja isu subsidi BBM masih merupakan isu sensitif yang layak dihindari karena bisa memengaruhi elektabilitas.
Ini salah satu referensinya, yakni lembaran sejarah perpolitikan di Amerika Serikat (AS) tahun 1960. Tentang kisah anjloknya elektabilitas capres Richard M Nixon (dari Partai Republik) pascadebat pada Senin 26 September 1960. Nixon yang saat itu menjadi wakil presiden maju mencalonkan diri menjadi capres dan berhadapan dengan John F Kennedy (senator Partai Demokrat). Debat kedua capres digelar kali pertama di televisi.
Sebelum debat digelar, hasil jajak pendapat menempatkan Nixon sebagai kandidat yang diunggulkan. Untuk itu, tim dari Nixon meminta debat hanya digelar satu kali. Tapi, kubu Kennedy mendesak agar debat digelar empat kali. Merasa masih kalah dalam elektabilitas, Kennedy hanya jual tampang dan “pencitraan”. Debat di New York itu mengubah segalanya.
Di depan sorotan kamera, Kennedy tampil tenang, santai, luwes serta meyakinkan. Ia juga cekatan dan tangkas menanggapi pertanyaan dan ulasan dari Nixon maupun moderator. Kennedy sering menebar senyum ke arah kamera, kepada para penonton—juga kepada kompetitornya. Sebaliknya, Nixon tampak tegang. Ia terlihat seolah ketakutan. Bicaranya kurang lancar. Belum lagi wajahnya selalu terlihat keringatan. Penonton langsung tak memercayainya. Publik tak percaya sosok Nixon yang tegang dan kaku. Mengapa banyak yang percaya momen itulah yang memenangkan Kennedy? Selepas debat, polling digelar dan hasilnya: Kennedy (49,7 persen) dan Nixon (49,6 persen).
Kembali ke debat capres di pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia. Keterkaitan antara isu atau tema yang diangkat capres dengan elektabilitas diakui atau tidak akan memengaruhi pilihan para pemilih, khususnya pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voters). Pada debat pertama, Senin (9/6) lalu, elektabilitas kedua pasangan capres berubah. Selisih keduanya: satu digit.
Tak disinggungnya isu sensitif subsidi BBM memang sangat disayangkan. Karena publik tidak mengetahui ke mana arah kebijakan kedua pasangan capres-cawapres bila diberi mandat memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Sebab, kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, maka akan membawa risiko yang cukup kompleks. Presiden terpilih harus mengantisipasi masyarakat bawah yang terkena dampak langsung kenaikan BBM ini.
Sedangkan, bila tak dinaikkan, APBN terbebani subsidi BBM yang mencapai sekitar Rp 280 triliun dan diprediksi terus membengkak. Siapa pun yang terpilih, akan menghadapi kebijakan dilematis tersebut. Masyarakat kelas bawah atau berpenghasilan rendah harus diproteksi supaya tetap mampu memenuhi kebutuhan mendasar, yakni harga pangan terjangkau, tarif transportasi murah, biaya sekolah terjangkau atau gratis, serta ongkos pengobatan terjangkau atau gratis di rumah sakit. Tapi, secara bersamaan mampu menjaga inflasi.
Meski tak disinggung dalam debat kemarin malam, sebenarnya publik bisa mendeteksi arah kebijakan subsidi BBM melalui tim sukses masing-masing Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Tim sukses Jokowi-JK, Darmawan Prasojo, mengatakan, Jokowi mempunyai konsep mengelola sektor energi nasional. Berikut program-program energinya. Pertama, menghapus subsidi BBM dalam empat tahun mendatang. Kedua, melakukan program konversi minyak ke gas di sektor transportasi. Dan ketiga, membangun infrastruktur pendukung produksi minyak dan gas di Indonesia.
Sedangkan tim sukses Prabowo-Hatta, Dradjad D Wibowo menjelaskan bila Prabowo-Hatta akan mengurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya. Caranya melalui mekanisme pajak dan cukai. Prabowo juga akan menggunakan energi terbarukan seperti biomassa dan biodiesel. Kalau tema subsidi BBM dipaksakan ada di debat berikutnya (meski ini mustahil), siapa yang berkeringat dingin, ya? **
Ikuti Whatsapp Channel Republika
