MADINAH - Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan di Madinah, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menemukan sejumlah fakta terkait pemondokan yang ditempati 17 ribu jamaah haji Indonesia di Kota Nabi tersebut. 

"Kita menemukan fakta, hotel yang ditempati jamaah bukan tidak layak, tapi sangat tidak layak. Pertama adalah jarak, banyak jamaah yang tua-tua terhambat Arbain. Jelas itu adalah kesalahan majmuah," ujar Ketua KPHI Slamet Effendi Yusuf di sela-sela rapat koordinasi dengan jajaran PPIH Daker Madinah, Selasa (23/9) siang Waktu Arab Saudi (WAS).

Fasilitas di pemondokan juga sangat minim. Jumlah kamar mandi sedikit, lift hanya satu, dan berkapasitas empat orang. Kamar tidur juga sangat sempit, hanya bisa diisi dua sampai tiga tempat tidur. Jarak terjauh area Markaziaah dengan Masjid Nabawi adalah 650 meter. Sementara, jarak pemondokan di luar Markaziah bervariasi dari satu kilometer hingga dua kilometer.

KPHI mengapresiasi langkah PPIH Daker Madinah memberikan layanan bus transportasi. Namun, jumlah bus perlu ditambah. "Itu kendaraan kecil-kecil, jadi sangat tidak mencukupi untuk melayani 17 ribu jamaah," katanya.

Fakta lain yang ditemukan KPHI adalah keterlambatan pengiriman katering kepada jamaah haji. KPHI juga menemukan adanya perusahaan katering yang menyediakan sayur basi. Meski demikian, KPHI mengapresiasi tindakan cepat PPIH Daker Madinah yang memutus kontrak perusahaan katering yang menyajikan makanan setengah basi tersebut. n ed: wachidah handasah

Ikuti Whatsapp Channel Republika