REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai politik di pemerintahan berjalan terseok-seok. Hal ini terjadi karena partai koalisi sudah mulai fokus pada agenda politik mereka masing-masing menjelang Pemilu 2014. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengatakan, kondisi semacam ini terjadi karena koalisi dibangun berdasarkan sandaran pragmatis partai. Koalisi tidak dibentuk berdasarkan kesamaan visi apalagi idelogi politik. "Istilahnya mereka bertemu di tengah jalan," kata Abdul Hakam Naja di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurutnya, hilangnya sandaran ideologi dalam pembentukan koalisi terjadi karena partai politik sama-sama masih berada dalam tahap mencari jati diri. Naja mengatakan, belum ada partai yang benar-benar menjadikan ideologi maupun garis perjuangan sebagai sandaran politik. "Belum ketemu standing-nya," katanya.
Seiring waktu Naja percaya proses pembentukan koalisi akan semakin baik. Hal ini karena secara alamiah partai politik akan memantapkan jati diri ideologinya seiring dengan kesadaran dan sikap kritis masyarakat. "Sehingga, konsolidasi pemerintahan semakin efektif," ujarnya.
Pada akhirnya, kata dia, efektif atau tidak koalisi pemerintahan menjelang 2014 amat ditentukan pada kinerja masing-masing pimpinan kementerian. Dia berharap sisa waktu pemerintahan yang ada benar-benar bisa dimanfaatkan perwakilan partai politik di kementerian untuk kepentingan rakyat. "Dalam konteks kerja saya rasa masih akan berjalan. Tapi, optimal tidaknya bergantung pada masing-masing pimpinan kementerian," katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bambang Wuryanto, mengatakan, koalisi pemerintahan mestinya dibentuk berdasarkan ide dan platform masing-masing partai politik. Dengan begitu partai-partai yang tergabung dalam koalisi bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif. "Jadi, kalau platform disepakati maka dari sana mereka bekerja sama," kata Bambang.
Bambang menyatakan, dalam koalisi semestinya sudah tidak ada lagi pembicaraan soal platform kerja partai. Koalisi mestinya bergerak lebih maju dari itu yakni merealisasikan ide dan platform yang disepakati saat proses pembentukan koalisi. "Jadi, koalisi itu sudah pada tataran pelaksanaan ide bersama," ujarnya.
Sikap oposisi PDI Perjuangan, menurut Bambang, didasarkan pada platform dan ide partai. Hal ini, menurutnya, yang membedakan sikap politik PDI Perjuangan dengan partai oposisi lain seperti Gerindra dan Hanura di parlemen. "Kami tidak pernah janjian untuk berada di luar pemerintahan," katanya. Bambang mencontohkan, sikap Fraksi PDI Perjuangan dalam pencalonan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III. Berbeda dengan Hanura dan Gerindra yang menolak Ruhut, Fraksi PDI Perjuangan justru mendukung pencalonan Ruhut.
Bambang mengatakan, dukungan kepada Ruhut diberikan karena Fraksi PDI Perjuangan menghormati kesepakatan antarfraksi bahwa ketua Komisi III merupakan jatah Fraksi Demokrat. "Jadi, kami beroposisi dengan menjunjung etika politik," katanya.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menolak anggapan koalisi partai di pemerintahan sudah pecah. "Sampai hari ini koalisi masih ada dan tetap berjalan," kata Saan. Saan mengatakan, minimnya komunikasi di internal koalisi tidak bisa diartikan sebagai pecahnya koalisi. Menurutnya, koalisi jarang berkomunikasi karena memang tidak ada hal-hal strategis yang perlu dibahas bersama. "Sekarang belum ada persoalan atau kebijakan yang perlu dibahas di koalisi," ujarnya.
Kendati begitu, Saan mengingatkan agar partai koalisi menjaga kondusivitas pemerintahan. Dia menyatakan partai koalisi tidak boleh saling serang. "Hal tersebut seharusnya dihindari. Koalisi harus tetap solid," katanya.
Saan mengatakan, partai koalisi jangan sibuk pada agenda politik Pemilu 2014. Menurutnya, partai koalisi mesti fokus pada berbagai agenda pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan rakyat. "Semua Partai koalisi yang masuk kabinet tetap harus fokus dan berkinerja maksimal," ujarnya. n muhammad akbar wijaya ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
