REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Qommarria Rostanti
Kondisi politik menjelang 2014 mengancam iklim investasi di Indonesia. Tahun ini para investor diprediksi akan menunda investasi mereka hingga pemilihan umum presiden selesai.
Ketua Umum Dewan Pembina Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengindikasikan investasi di Tanah Air menurun karena pengaruh situasi politik. Para investor khawatir kondisi politik mengganggu kegiatan bisnis mereka. “Kalaupun investor sudah meminta izin, tetap saja investasinya tidak dilakukan sekarang,” ucapnya, Senin (17/6).
Namun, untuk investasi yang telah disetujui satu atau dua tahun lalu, akan terus berjalan. Investor yang paling banyak keluar menurutnya berasal dari pasar modal dengan dana hingga ratusan juta dolar AS dalam beberapa pekan terakhir. Tidak hanya Penanaman Modal Asing (PMA), bahkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun akan menurun. Beberapa sektor investasi yang sempat menjadi primadona seperti semen dan kendaraan bermotor pun terpuruk.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang menujukkan adanya perlambatan investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I tahun ini. Pertumbuhan PMA hanya 27,2 persen menjadi Rp 65,5 triliun. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat 39,6 persen Rp 27,5 triliun pada triwulan I 2013 dari Rp 19,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sofjan menyesalkan kebijakan yang menyulitkan investor, misalnya, masalah pertanahan dan ketidakpastian harga bahan bakar minyak (BBM). Wacana kenaikan harga BBM, menurutnya, sudah hangat dibicarakan sejak dua tahun lalu, bahkan harga barang-barang pun sudah dinaikkan. Dia khawatir bila tidak direalisasikan akan menimbulkan spekulasi.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan kondisi tersebut. Jika kebijakan makro sudah terganggu maka kegiatan investasi pun sulit berkembang. “Kalau tidak segera diselesaikan, bagaimana pemerintah mau membangun infrastruktur. Efek sampingnya adalah kegiatan ekonomi akan terus menurun,” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, perlambatan tersebut wajar mengingat kondisi perekonomian global belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, untuk mengatasi perlambatan tersebut, pemerintah akan mempercepat perbaikan penyelesaian daftar negatif investasi (DNI). Di samping memberikan berbagai macam insentif fiskal untuk mendorong investasi.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro menambahkan, pihaknya mendorong investasi asing memberikan manfaat di sisi hulu, alih-alih hilir. Dengan demikian, sektor riil Indonesia bisa semakin tergarap.
Bambang menjelaskan, dalam mendorong investasi dapat diupayakan dari sisi fiskal. Meskipun demikian, bentuk insentif yang akan diberikan masih dalam pembahasan internal Kemenkeu. Selain insentif, Bambang mengatakan, investasi dapat meningkat apabila didukung oleh iklim investasi yang baik.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter menyatakan, minat investasi asing di Indonesia yang masih tinggi. Chris menyatakan, investor asing masih sangat tertarik dengan Indonesia karena pasarnya yang besar. Konsumen di negeri ini lebih banyak ketimbang negara tetangga, seperti Filipina, Singapura, dan Malaysia. n ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
