JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan surat pernyataan sikap tentang eksistensi gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang menjadi Negara Islam di Indonesia.
Muhammadiyah mencatat lSlS merupakan gerakan politik radikal yang lahir sebagai reaksi atas situasi politik dalam negeri lrak dan Suriah. "lSlS bukanlah gerakan lslam, tetapi gerakan politik yang mengatasnamakan lslam untuk merebut kekuasaan politik di lrak dan Suriah," ungkap surat yang diteken Ketua PP Muhammadiyah KH Prof Din Syamsuddin.
Menurutnya, lSlS tidak ada hubungannya dengan persoalan politik di negara-negara lainnya, termasuk di lndonesia. Cita-cita mendirikan khilafah lslam di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi tidak memiliki akar teologis, ideologis, dan historis yang kuat berdasarkan Alquran, sunah yang sahih, dan pendapat para ulama yang otoritatif.
Menukil pandapat lmam Syafii dan lbnu Khaldun, setelah Khulafaur Rasyidun, tidak ada lagi kekhalifahan di dalam lslam. Walaupun menggunakan istilah "khalifah", Muhammadiyah berpendapat pemerintahan yang dibentuk setelah masa Khulafaur Rasyidun pada hakikatnya adalah kerajaan atau kesultanan yang didirikan atas semangat ashabiyah keluarga dan suku.
Karena itu, Muhammadiyah bersikap jika tidak ada keniscayaan untuk mendirikan kekhalifahan lslam, terlebih yang menggunakan kekerasan. Ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini percaya NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Muhammadiyah sesuai dengan Matan Keyakinan dan Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), kristalisasi ideologi, dan khitah gerakannya.
Warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya diimbau untuk tidak terpengaruh oleh dan tidak memberi peluang bagi berkembangnya gagasan dan gerakan lSlS. Gerakan tersebut dinilai hanya akan memecah belah persatuan bangsa dan melemahkan ukhuwah Islamiyah.
Pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah diminta mewaspadai setiap bentuk propaganda lSlS dengan melakukan usaha-usaha preventif, seperti melalui berbagai kegiatan pengkajian lslam yang luas dan mendalam sesuai paham Muhammadiyah.
Tak hanya itu, pembinaan dan peneguhan ideologi melalui Baitul Arqam harus tetap dilakukan sambil mencurahkan lebih banyak energi untuk memajukan umat dan bangsa melaiui pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, dan program-program kemanusiaan yang luhur.
Mantan Humas Kedubes RI untuk Suriah Zainal Azis Lc mengungkapkan sejarah awal mula terbentuknya gerakan ISIS. "Awalnya, seorang majelis syuro jihadis (pimpinan relawan jihad) di Irak, Syeikh Jarqowi, menghimpun para relawan jihad untuk menentang rezim yang pro-AS pada 2006, lalu masuklah Abu Umar Albagdhadi dengan Tentara Aswaja-nya, tapi bukan seperti Aswaja ala NU," ujarnya di Surabaya.
Kondisi itu membuat AS melakukan operasi penangkapan kelompok radikal hingga Abu Umar Albagdhadi tewas. Setelah itu, kepemimpinan Tentara Aswaja digantikan Muhajir dan Abu Bakar Albaghdadi (Ibrahim Albadri) yang akhirnya mengubah "Tentara Aswaja" menjadi "Islamic State of Iraq" (ISI).
Dengan kondisi itu, tujuan Syeikh Jarqowi untuk menentang rezim Irak pun mulai dimasuki berbagai kepentingan. Adanya ISI justru membuat para militan asing yang masuk ke Irak dari berbagai negara, seperti Pakistan, Turki, termasuk Indonesia.
"Banyaknya para jihadis asing dengan berbagai kepentingan itu justru membuat terjadi pertikaian antarpemberontak yang berjumlah 15 faksi untuk berebut ladang minyak yang hasilnya justru dijual kepada rezim Irak untuk membeli senjata," katanya.
Hingga kini, ISIS memang paling kuat karena menguasai 60 persen wilayah Irak dan 20 persen wilayah Suriah. Dia pun menyebut, ISIS sekarang memiliki dana 200 miliar dolar AS dan 500 dolar AS berupa batangan emas.
"Mungkin ada kerja sama antara AS dengan ISIS untuk kepentingan yang sama, yakni penguasaan ladang minyak. Bukti lain yang mengherankan adalah Sunni-Syiah di Suriah yang semula rukun itu tiba-tiba berkonflik," katanya. n antara ed: a syalaby ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
