REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di DKI Jakarta yang mencapai 140 persen dikeluhkan masyarakat Jakarta, khususnya kelas menengah ke bawah. Kenaikan tersebut membuat masyarakat merasa keberatan dalam membayar pajak.
Jamhari (35), warga Pulogadung yang bekerja sebagai satpam di Matraman, mengaku keberatan atas kenaikan NJOP ini. Sebab, kata Jamhari, penghasilannya yang di bawah UMR tidak cukup untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Jamhari mengaku sudah tidak membayar PBB selama beberapa tahun ini. Sebab, bayaran hasil bekerjanya dipakai untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. “Saya sudah lama tidak membayar pajak,” ujar Jamhari, Senin (31/3) di Matraman, Jakarta Pusat.
Dia menambahkan, meski ada subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi yang tidak mampu, dia masih keberatan dengan kenaikan NJOP itu. Kata dia, dengan ditambah subsidi pun, penghasilannya tidak bisa memenuhi pembayaran pajak yang harus ditanggungnya.
Akibat kenaikan NJOP itu, kata Jamhari, dia harus membayar PBB di atas Rp 300 ribu per meternya. “Selama ini pun saya nggak mampu bayar, apalagi dengan sekarang ini NJOP naik,” kata dia.
Dia menilai, sudah terlalu banyak jenis pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dia sendiri, selain harus membayar PBB, juga ada kewajiban membayar pajak lainnya, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan pas-pasan.
Hal senada juga disampaikan Sasmito, warga Manggarai, yang keberatan atas kenaikan NJOP. Kenaikan tersebut dinilainya terlalu tinggi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti dirinya. Subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, kata dia, tak mampu mengatasi dan menolongnya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. n c67 ed: dewi mardiani
Informasi dan berita lain selengkapnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
