REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minimnya jumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI), utamanya di daerah-daerah terpencil, mendapat sorotan dari banyak pihak.Salah satunya, dari Ketua Umum PP Mathlaul Anwar Dr KH Tengku Zulkarnain. Berbicara kepada Republika, Sabtu (22/3), Zulkarnaen mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan kurangnya jumlah guru agama Islam tersebut. Di antaranya, minimnya anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang hanya Rp 26 Triliun. Jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menurut dia, anggaran untuk guru-guru agama yang dikelola Kemenag jauh lebih kecil.
"Sebenarnya, kekurangan guru tidak hanya guru agama saja, di daerah-daerah terpencil jumlah guru juga masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk menerima tenaga guru," tutur Zulkarnaen yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Karena itu, menurut dia, harus ada anggaran yang lebih proporsional dari pemerintah untuk guru agama. ''Pemerintah harus segera mengubah kebijakan yang ada.''
Selain minimnya anggaran, Zulkarnaen juga melihat fakta bahwa banyak guru agama yang enggan ditempatkan di daerah terpencil. Mereka lebih suka ditugaskan di kota-kota besar. Akibatnya, jumlah guru agama Islam di daerah-daerah terpencil sangat kurang.
''Perlu ada kesadaran yang baik di kalangan umat Islam, khususnya calon guru agama untuk mau berjuang, bermujahadah bagi agama dan bangsanya.
Cendekiawan Muslim Rokhmin Dahuri juga menyoroti minimnya anggaran pemerintah untuk peningkatan mutu dan keahlian guru PAI. Anggaran itu, menurut dia, terlampau kecil jika dibandingkan dengan anggaran untuk guru-guru bidang pelajaran umum lainnya. Hal ini menyebabkan minat masyarakat menjadi guru agama menurun dibandingkan dengan guru umum. ''Kualitas pendidikan agama pun tertinggal dibandingkan bidang pendidikan umum lainnya.''
Hal ini sangat mengkhawatirkan. Sebab, lanjut pria yang juga dikenal sebagai pakar kelautan ini, bangsa Indonesia sedang mengalami kerusakan moral di berbagai bidang. Merajalelanya korupsi di berbagai sektor pemerintahan menandakan mulai rusak dan pudarnya moral bangsa ini.
''Pemerintah tentu tidak boleh mendiskriminasi pendidikan agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.''
Saat ini, jumlah guru PAI di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 198 ribu. Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan. Jika satu sekolah memiliki minimal satu guru PAI, untuk SD masih kekurangan 3.494 guru PAI. Sebagian besar guru PAI yang ada saat ini pun tergolong sudah lanjut usia.
“SD memang yang paling banyak kekurangan guru PAI,'' ungkap Direktur PAI Sekolah Umum Kemenag Amin Hedari, belum lama ini.
Ia menjelaskan, guru PAI SMP kurang dari 2.218 orang. Jumlah ini bisa lebih banyak jika kebutuhan per sekolah lebih dari satu guru. Untuk tingkat SMA dan SMK, jumlah guru PAI relatif cukup dengan jumlah 3.598 orang dan 2.378 orang
Bukan hal sepele
Sebelumnya, politikus di DPR RI juga angkat bicara terkait minimnya jumlah guru PAI. Dalam pandangan anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran, fakta tersebut bukan hal sepele. Sebab, persoalan ini berkaitan dengan moralitas bangsa, sehingga harus ditangani serius.
''Bisa jadi, ini berbanding lurus dengan menurunnya moralitas anak didik. Kekurangan ini harus segera ditutupi,'' ujar dia.
Ia pun meminta Kemenang mencari tahu dan mengevaluasi distribusi guru PAI. Herlini meyakini, jumlah guru agama sebenarnya cukup jika ada pemetaan jumlah lulusan sarjana agama dari berbagai universitas agama negeri maupun swasta. Peluang lulusan dari program studi nonagama untuk menjadi guru agama, lanjut Herlini, juga jangan dipersempit jika memang mereka memiliki kualifikasi.
''Memang harus ada syarat tertentu untuk guru PAI dari lulusan nonagama, tapi buatlah terobosan,'' kata dia. Sinergi dengan pemerintah daerah juga perlu dilakukan Kemenag. n c57 ed: wachidah handasah
Informasi dan berita lain selengkapnya sila dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
