REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Lebih dari 30 orang tewas dan 1.000 lainnya luka-luka menyusul kudeta militer terhadap Presiden Muhammad Mursi. Namun, kondisi politik di Mesir justru semakin memanas menyusul ditolaknya penunjukan politikus liberal Mohammad el-Baradei sebagai perdana menteri.
Tiga hari pascakudeta Mursi yang berasal dari Ikhwanul Muslimin, Presiden ad interm Adli al-Mansur mendapuk el-Baradei sebagai perdana menteri. Tokoh oposisi Ikhwanul Muslimin itu menggantikan Perdana Menteri Hisham Qandil yang dipilih oleh Mursi untuk menjalankan Pemerintahan Mesir sejak Juli 2012.
Kantor berita resmi MENA mengabarkan, el-Baradei langsung dilantik dan diambil sumpahnya sejak Sabtu (6/7) malam waktu setempat. Namun, juru bicara Mansour, Ahmed el-Muslimani, justru membantah berita tersebut. El-Muslimani mengatakan, belum ada perdana menteri yang dipilih. “Terkait nama perdana menteri baru, saya katakan itu masih prediksi dan dikonsultasikan kepada pihak terkait,” kata dia seperti dilansir Al Jazeera, Ahad (7/7).
Penunjukan el-Baradei yang dikenal sebagai tokoh liberal dan sekuler mendapat penolakan dari Partai al-Nur, faksi Islam terbesar kedua di Mesir yang juga mendukung kudeta militer terhadap Mursi. Al-Nur menegaskan, penunjukan itu tidak sesuai dengan rule map antara oposisi dan militer.
Wakil Pimpinan Partai al-Nur Ahmed Khalil meminta el-Baradei menolak jabatan tersebut. Atau, Partai al-Nur akan mundur dari kekuatan politik sementara. Dia mengharapkan agar semua pelaku kudeta menjalankan kesepakatan awal untuk tidak mengambil peran dalam pemerintahan sementara.
Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi di Mesir tegas menolak pengangkatan tokoh liberal dan sekuler Muhammad el-Baradei sebagai perdana menteri Mesir yang baru. Pejabat senior Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir (FJP) Farid Ismail menegaskan, semua kebijakan pascakudeta adalah inskonstitusional.
Dia mengatakan, tidak ada satu pun alasan menerima pemerintahan yang tidak sah tersebut. “Kami menolak semua kecurangan ini. Ini semua hasil yang tidak demokratis. Termasuk, (penunjukan) el-Baradei,” ujar dia.
Dari Riyadh, Arab Saudi, ulama besar dan tokoh karismatik kenamaan Syekh Youssef al-Qaradawi memfatwakan, intervensi militer dalam penggulingan Mursi bertentangan dengan agama dan nilai-nilai demokrasi. Dia mengatakan, militer harus menarik diri dari panggung politik yang sudah dibuatnya.
Ulama dari kelompok Suni ini mengatakan, masyarakat di Mesir harus bangkit mencari solusi bernegara yang pantas. “Syekh Qaradawi mengeluarkan fatwa tentang perlunya mendukung Presiden Mursi dan mempertahankan konstitusi,” kata dia seperti dilansir Egypt Independent. n bambang noroyono/reuters/ap ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
