REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Demonstran penentang Presiden Mesir Muhammad Mursi menyerbu dan mengobrak-abrik markas utama Ikhwanul Muslimin di Kairo, Senin (1/7). Mereka menyerbu gedung berlantai enam itu dan menghancurkan isinya. Delapan orang tewas akibat aksi ini.
Demonstran yang menamakan diri Tamarod itu mengultimatum Mursi segera turun dari tampuk kekuasaan paling lambat Selasa (2/7) pukul 17.00 waktu setempat. Massa anti-Mursi juga meminta polisi dan aparat militer untuk secara jelas menyatakan dukungan pada gerakan yang disebut kehendak rakyat.
Penyerangan ke markas Ikhwanul Muslimin bermula dari bentrokan antara pendukung dan penentang Mursi. Demonstran mengeluarkan seluruh barang-barang dari dalam gedung. Salah satu dari mereka pun muncul dengan pistol dan menyerahkan kepada polisi.
Markas Ikhwanul Muslimin, organisasi di mana Mursi berasal, benar-benar porak-poranda setelah penyerangan. Kaca-kaca jendela pecah, dinding gedung gosong, dan asap mengepul di gedung yang terletak di distrik Muqatam, Kairo Timur. Setelah penyerangan berakhir, api terus berkobar di lantai satu.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Yehya Moussa mengatakan, setidaknya 16 orang tewas di seluruh Mesir terkait demonstrasi sejak Ahad (30/6) malam. "Bentrokan juga telah menyebabkan 781 orang luka-luka di seluruh Mesir," katanya.
Para pengkritik Mursi menganggap markas Ikhwanul Muslimin adalah pusat kekuasaan negara sebenarnya. Mereka menuduh pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Mohammad Badie dan wakilnya Khairat el-Shater, yang mengendalikan negara.
Sebagian besar rakyat Mesir mengkhawatirkan bentrok kedua kelompok ini semakin luas. Mursi melalui juru bicaranya menegaskan takkan mundur karena ia berhasil menjadi presiden dalam pemungutan suara yang bebas dan adil.
Tentara belum turun memecah konsentrasi massa dalam aksi berdarah di markas Ikhwanul Muslimin. Polisi juga tak tampak ketika demonstrasi pada Ahad. Empat menteri di kabinet Mursi mengundurkan diri dari jabatan mereka pada Senin, yakni menteri urusan pariwisata, menteri lingkungan, menteri komunikasi, dan menteri hukum.
Desakan mundur terhadap Mursi kian kuat setelah pertentangan faksi politik semakin meruncing. Ikhwanul Muslimin dianggap turut campur dalam mengelola negara. Terakhir, kader Ikhwanul Muslimim ditempatkan menjadi gubernur di 13 dari 27 provinsi di Mesir.
Front Pembebasan Nasional yang berisi kaum liberal menginginkan adanya pemilihan umum awal untuk memilih pemimpin secara demokratis. Mereka mengklaim mendapat dukungan mayoritas rakyat Mesir yang jumlahnya lebih banyak dibanding pemilih Mursi pada pemilihan umum tahun lalu. n ichsan emrald alamsyah ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
