REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN - Pemilihan presiden (pilpres) Iran, 14 Juni mendatang, dipastikan tanpa diikuti salah satu capres terkuatnya, yakni mantan presiden Iran yang moderat, Akbar Hashemi Rafsanjani. Selain Rafsanjani, capres lainnya, yakni Esfandiar Rahim Mashaie yang merupakan pembantu utama Presiden Mahmud Ahmadinejad, juga dipastikan tak bakal berlaga dalam pilpres.
Kementerian Dalam Negeri Iran, Selasa (22/5), mengumumkan, Rafsanjani dan Mashaie dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pilpres mendatang. Kementerian Dalam Negeri tak menjelaskan penyebab dicoretnya Rafsanjani dan Mashaie dari bursa capres.
Dewan Pengawal, lembaga yang bertugas menyeleksi para capres, juga tak menjelaskan secara terperinci alasan pencoretan tersebut. Hanya saja, awal pekan ini, Juru Bicara Dewan Pengawal Abbas Ali Kadkhodai mengatakan, orang yang akan menjadi presiden Iran mendatang haruslah yang berkompeten, salah satunya dari sisi kesehatan.
Karena itu, dalam pernyataan yang disiarkan televisi al-Alam, 19 Mei silam, Kadkhodai menyarankan Rafsanjani yang kini berusia 78 tahun untuk tidak mencalonkan diri karena diperkirakan tak sanggup menghadapi tuntutan jabatan presiden. “Seseorang yang menduduki jabatan tinggi tapi hanya sanggup bekerja beberapa jam saja pada siang hari, sulit mendapat persetujuan (ikut pilpres),” kata Kadkhodai.
Sementara pencoretan Mashaie diyakini karena anak didik Ahmadinejad ini telah menjadi anggota eksekutif selama dua periode. Selain itu, Mashaie kerap memiliki pemikiran agama yang dipandang kontroversial oleh para ulama garis keras. Pemikiran agama tokoh ini dikhawatirkan dapat melunturkan nilai-nilai Islam yang selama ini dianut Iran. Tak heran, sejak awal para pengikut Khamenei menentang pencalonannya.
Dewan Pengawal merupakan lembaga yang memiliki tugas dan peran sangat penting di Republik Islam Iran. Lembaga ini beranggotakan 12 orang, terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang berasal dari kelompok garis keras serta tunduk pada pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei.
“Dari 686 orang yang mendaftar sebagai calon potensial peserta pilpres, hanya delapan yang diizinkan ikut pemilihan presiden bulan depan,” begitu laporan yang disiarkan televisi pemerintah.
Delapan capres yang lolos tersebut selama ini dikenal sebagai loyalis Khamenei. Mereka, antara lain, Said Jalili (kepala tim negosiasi nuklir Iran), Ali Akbar Velayati (penasihat luar negeri Khamenei), Mohammad Baqer Qalibaf (wali kota Teheran), dan Hassan Rohani (mantan juru runding nuklir). Empat capres lainnya adalah Mohsen Rezai (mantan komandan Pengawal Revolusi), Golamali Haddad-Adel (mantan ketua parlemen), Mohammad Gharazi (mantan menteri telekomunikasi), dan Mohammad Reza Aref (mantan wakil presiden, sekaligus satu-satunya capres yang berasal dari kelompok reformis).
Dipilihnya delapan orang tersebut oleh Dewan Pengawal, menurut pengamat politik, Yasmin Alem, tampaknya dimaksudkan mencegah terulangnya peristiwa 2009 ketika pecah kerusuhan pascaterpilihnya kembali Presiden Mahmud Ahmadinejad. “Membiarkan Rafsanjani memobilisasi pemilih dan mengusungnya kembali ke tampuk kekuasaan tentu ongkosnya lebih mahal,” ucap dia kepada Reuters, Rabu (21/5).
Kecewa
Keputusan Dewan Pengawal membuat Mashaie kecewa. Ia menilai, keputusan ini tidak adil. “Saya akan mencoba memecahkan masalah ini dengan menemui Pemimpin Tertinggi (Ayatullah Ali Khamenei),” ujar Mashaei kepada kantor berita Iran, Fars.
Menurut dia, pemimpin tertinggi Iran punya kewenangan yang besar dan dapat menentukan calon presiden dengan mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah. “Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara ini,” imbuh Mashaei.
Sementara itu, penasihat Rafsanjani, Mohammad Reza-Sadeq, mengatakan, Rafsanjani akan segera angkat bicara menyusul keputusan Dewan Pengawal. “Sejauh ini, dalam berpolitik, dia (Rafsanjani) selalu bertindak sesuai dengan kerangka hukum dan kepentingan nasional Iran.” n ichsan emrald alamsyah ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
