REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan keluarga elite parpol dalam daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) memberi efek buruk terhadap demokrasi. Politik dinasti membuat rekrutmen caleg melupakan aspek kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Meski begitu, parpol tak menganggap hal tersebut sebagai masalah.
Partai Demokrat (PD) mengaku tetap mengutamakan kualitas. "Kalau memiliki relasi keluarga, tetapi punya prestasi dan berkualitas mengapa harus dilarang. Dinasti nggak masalah dong," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, Selasa (23/4).
Di PD ada dua daerah pemilihan (dapil) yang diisi anggota keluarga dan tiga dapil dari kerabat yang terpisah. Suaidi dan istrinya berada di daerah pemilihan (dapil) Maluku. Dia beralasan, istrinya berada dalam satu dapil karena di dapil itu minim caleg perempuan.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, berpesan agar bakal caleg dari satu keluarga tidak maju dari dapil yang sama. Namun, karena pertimbangan tertentu akhirnya dimasukkan dalam dapil yang sama, seperti alasan keterwakilan perempuan.
PAN mengusung putra sulung Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais, dalam daftar bakal caleg dari dapil Yogyakarta. "Dia kan dosen ilmu politik UGM dan memang aktif dalam dunia politik," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, kemarin.
Kerabat Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra juga menghiasai DCS. Menurut Sekjen PBB BM Wibowo, adik Yusril, Yustiman Ihza, maju dari dapil Jawa Barat. Sedangkan, menantu Yusril, Tri Natalie, juga menjadi bakal caleg dari dapil Jakarta.
Istri Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Wardatul Asriah, kembali maju sebagai bakal caleg dari dapil Jawa Timur. "Istri Pak Suryadharma sudah aktif sebagai ketua DPP Pemberdayaan Wanita dan sudah aktif sebelum suaminya menjadi ketum," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Fernita Darwis.
PKS melarang kadernya mencalonkan keluarga. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, tak ada aturan yang melarang politik dinasti. Meski begitu, pelaksanaan demokrasi semacam ini tidak menjamin sebuah sistem politik yang sehat. Justru, kata dia, akan tercipta kerajaan-kerajaan kecil model baru.
Anggota Komisi II DPR Nurul Arifin mengatakan, politik dinasti terdapat hampir di seluruh parpol. Praktik ini menjamur dan berlindung di balik alasan hak asasi manusia untuk berpolitik. Ini keluar dari spirit yang diperjuangkan DPR. Dia mengatakan, parpol seharusnya melakukan kaderisasi dengan baik.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Saleh Daulay mengatakan, politik dinasti merupakan cermin kemunduran demokrasi. Ini akan menutup hak masyarakat berkiprah di dunia politik. "Kalau dari keluarga tidak punya kualitas itu yang masalah," ujarnya, kemarin.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik tidak bisa mencegah munculnya bakal caleg yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite parpol. Dia mengakui tidak ada aturan yang melarang itu. "Biarlah nanti pemilih yang menilainya," kata Husni, kemarin. n m akbar wijaya/ahmad islamy jamil/c51 ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
