SEMARANG -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyatakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus berlisensi agar terlindungi oleh hukum.
"Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai lisensi produk yang dihasilkan oleh UMKM," kata Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, di Semarang, Rabu (4/1).
Ia mengatakan, lisensi produk ini juga dapat memacu daya saing UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan begitu, UMKM tidak hanya mampu berdaya saing di pasar lokal, tetapi juga global.
Frans menambahkan, hingga saat ini keberadaan UMKM di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi secara keseluruhan. "Terutama dalam hal menyerap tenaga kerja, keberadaan UMKM ini sangat penting bagi masyarakat," katanya.
Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah menunjukkan, hingga triwulan III 2016, jumlah UMKM yang tercatat sebanyak 112.550 UMKM. Dari total UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga 772.115 orang. Angka ini terus meningkat dari triwulan I tahun yang sama.
Untuk diketahui, pada triwulan I tahun 2016, jumlah UMKM Jawa Tengah mencapai 110.252 UMKM dengan jumlah tenaga kerja 751.452. Sedangkan, pada triwulan II tahun yang sama, jumlah UMKM mencapai 111.238 dengan tenaga kerja sebanyak 764.060.
"Dengan melihat kekuatan ini, UMKM bisa menjadi penyelamat ekonomi ketika industri manufaktur mengalami penurunan produksi. Tinggal bagaimana pemerintah lebih memperhatikan produk yang dihasilkan oleh UMKM agar mampu bersaing di pasar bebas," kata Frans. antara, ed: Citra Listya Rini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
