JAKARTA — Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) meminta pemerintah untuk menyerahkan pelayanan haji reguler kepada swasta.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Umum Kesthuri Artha Hanif saat berkunjung ke kantor redaksi Republika, Rabu (28/1).
Menurutnya, pemerintah bisa menjadikan perusahaan travel haji dan umrah sebagai tangan kanannya. Sebab, pada hakikatnya, travel-travel haji dan asosiasi sama-sama memberikan bantuan pelayanan yang baik kepada para jamaah haji.
Selama ini, Artha melanjutkan, travel haji dan umrah sebenarnya telah membantu pemerintah dalam manjalankan haji. Bahkan, ia menilai, perusahaan travel swasta lebih tahu kondisi penyelenggaraan haji dan umrah dibandingkan pemerintah. Jadi, menurutnya, pemerintah seharusnya merasa terbantu dengan keberadaan travel haji dan umrah tersebut.
"Jadi, jangan anggap kami saingan pemerintah," ujar dia.
Artha mengakui, pemerintah memiliki posisi yang penting dalam penyelenggaraan haji. Pertama, pemerintah berfungsi sebagai regulator. Artinya, pemerintah memiliki wewenang penuh dalam pembuatan dan penetapan aturan penyelenggaraan haji. Kedua, pemerintah juga merupakan pihak bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik bagi jamaah haji.
Namun, ia menilai, pemerintah belum mampu memaksimalkan kedua fungsi tersebut. Pemerintah, menurutnya, belum sepenuhnya paham mengenai situasi dan kondisi saat pelaksanaan haji. ''Pihak swastalah yang lebih tahu dan paham ihwal penyelenggaraan haji di lapangan.''
Karena itu, ia berpendapat, pemerintah sebaiknya memegang satu fungsi saja, yakni hanya sebagai regulator. Selebihnya, pemerintah bisa memberikan wewenangnya kepada perusahaan swasta.
Menurut Artha, Kesthuri yang merupakan asosiasi travel haji dan umrah berharap dapat bekerja sama sebaik mungkin dengan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah. c13 ed: Wachidah Handasah
Ikuti Whatsapp Channel Republika