BANDUNG –– Persediaan alat kontrasepsi di Jabar dalam kondisi kritis. Bahkan dari 27 kabupaten/kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan stok. Menipisnya alat kontrasepsi gratis tersebut dikhawatirkan akan menambah berat beban masya rakat miskin di Jabar. Menurut Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluar ga Berencana Nasional (BKKBN) Ja bar, Siti Fatonah, menipisnya stok alat kontrasepsi tersebut sudah terjadi sejak Juni 2014 lalu. "Sejak Juni lalu stok alkon (alat kontrasepsi) memang sudah tipis di lapangan. Sudah dalam tanda kritis. Artinya tidak akan mencukupi hingga tiga bulan ke depan," ujar Siti kepada wartawan di Kantor BKKBN Jabar belum lama ini.
Menurut Siti, menipisnya persedia an terjadi pada alat kontrasepsi jenis pil dan suntik. Padahal hampir sebagian besar masyarakat Jabar atau sekitar 80 persennya menggunakan dua jenis alat kontrasepsi tersebut. BKKBN Jabar, kata Siti, sudah memetakan wilayah-wilayah kritis persediaan alat kontrasepsi tersebut. Dari 27 kabupaten/ kota di Jabar, sebagian besarnya mengalami kekosongan alat kontrasepsi.
Foto:musiron/Republika
Kontrasepsi KB,pil KB
Namun masyarakat bisa mengatasi persoalan menipisnya persediaan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah dengan cara membeli sendiri alat kontrasepsi. "Akibatnya mereka yang umumnya masyarakat tidak mampu itu harus membeli alkon swasta," katanya.
Menurut Siti, kondisi itu tak bisa dibiarkan. Sebab hakekat dari keberadaan pemerintah sendiri adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. "Kalau dibiarkan, pemerintah lepas tanggung jawab. Padahal kan salah satu fungsi pemerintah adalah pela yanan terhadap masyarakat," kata Siti.
Kendati demikian kata Siti, berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga saat ini tidak ada pengguna alat kontrasepsi gratis yang menghentikan penggunaan alat kontrasepsi. Untuk menyiasatinya, mereka beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD atau membeli alat kontrasepsi di pasaran.
"Dampak bawaannya memang belum kelihatan. Sementara belum ada juga yang DO (dropout)," kata Siti. Siti berharap kondisi ini bisa segera teratasi. Pemerintah pusat sebagai penyedia alat kontrasepsi gratis diharapkan menyelesaikan proses peng adaan alat kontrasepsi. Jadi se gera men dis tri busikan ke seluruh kabupaten/kota.
Penyebabnya menurut Siti karena ada nya keterlambatan pengadaan. Se hingga distribusi alat kontrasepsi pun terganggu karena tidak ada persediaan di gudang. ''Selain itu, program BPJS yang digelar pemerintahpun cukup menyedot persediaan alat kontrasepsi gratis itu," katanya.
Sementara itu Sekretaris Komisi E DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan keberadaan alat kontrasepsi sangat penting untuk mengendalikan jum lah penduduk. Yod meminta pemerintah pusat segera menambah jumlah alat kontrasepsi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Bahkan dalam waktu dekat Komisi E akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait hal itu. "Hari Senin (11/8) kami akan menggelar pertemuan dengan dinas kesehatan," kata Yod.
Menurut Yod, laju pertumbuhan pen duduk harus diimbangi oleh ke tersediaan lapangan kerja. Sebab, jika hal ini tidak terjadi, dirinya khawatir akan muncul sejumlah permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pertumbuhan laju penduduk pun harus diikuti juga oleh pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, hingga kebutuhan pangan. rep:arie lukihardiayanti ed: rachmat santosa
Ikuti Whatsapp Channel Republika
