MAKKAH -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) menyesalkan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi tentang bus transportasi jamaah haji. Padahal, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin jauh sebelum penyelenggaraan ibadah haji dimulai.
Ketua KPHI Slamet Effendy Yusuf mengatakan, KPHI telah meninjau langsung persiapan penyelenggaran haji 1436 H/2015 di Arab Saudi. Saat itu, KPHI mendatangi perusahaan katering, pemondokan, dan perusahaan-perusahaan transportasi calon penyedia jasa layanan jamaah haji Indonesia.
Menurut Slamet, KPHI memberikan banyak catatan soal bus transportasi haji yang dituangkan dalam poin rekomendasi. "Jelas tertulis rekomendasi KPHI menyatakan pemerintah perlu menyediakan bus Madinah-Makkah dan Makkah-Madinah dengan bus yang di-upgrade," kata Slamet kepada Republika, di Makkah, Arab Saudi, Senin (14/9).
Dia melanjutkan, bus upgrade diperlukan untuk mengurangi adanya potensi penurunan pelayanan kepada jamaah. KPHI juga sangat tegas menuliskan agar pemerintah tidak memilih perusahaan yang memiliki armada yang tidak bagus dan tidak memenuhi persyaratan. Salah satu perusahaan bus yang diminta KPHI untuk tak dipakai adalah Abu Sarhad.
Selama pengangkutan jamaah haji dari Madinah ke Makkah, belasan bus mengalami mogok di tengah jalan. Beberapa di antaranya juga tidak mampu menampung barang bawaan jamaah haji. Selain itu, ada bus yang mengalami korsleting sehingga menyebabkan tas bawaan jamaah terbakar. "Dari belasan bus yang mogok, sebagian besar Abu Sarhad karena memang busnya sudah tua. Inilah yang kami sesalkan," kata Slamet.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil mengatakan, sistem penyediaan bus yang disepakati bersama DPR adalah bus-bus standar naqabah. Artinya, pemerintah tidak bisa mengeluarkan anggaran upgrade angkutan haji selama di Tanah Suci seperti tahun sebelumnya.
"Bus-bus yang kita dapat sesuai dengan bus yang disediakan naqabah," kata Djamil.
Menurut Djamil, berdasarkan evaluasi pengangkutan jamaah gelombang pertama dari Madinah ke Makkah, pemerintah sudah mendatangi naqabah dan meminta agar bus-bus untuk jamaah haji Indonesia ditingkatkan mutunya.
Terkait kerugian materi yang dialami jamaah akibat bus korsleting, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag Sri Ilham Lubis menyatakan, jamaah akan mendapatkan ganti rugi. n ed: heri ruslan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
