Sebagaimana telah sama-sama dimaklumi bahwa penggusuran dan pembongkaran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terhadap rumah dan permukiman penduduk di daerah Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, baru-baru ini masih menyisakan tangis kepedihan bagi sebagian warga. Persoalan yang muncul tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kekuasaan dan kemampuan membentuk opini di media.
Meskipun tujuan pemda itu baik, penggusuran tanpa ganti rugi dan tanpa solusi ekonomi tentu menyakitkan bagi warga di tengah kondisi akibat globalisasi ekonomi yang tidak ramah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara, kita menyimak aksi protes dan penolakan penduduk di daerah Kampung Luar Batang, Jakarta Utara, hingga kini terus bergulir.
Kampung Luar Batang dipandang sebagai kampung bersejarah yang harus dijaga.
Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki warga bahwa tanah yang mereka tempati di Kampung Luar Batang dimiliki secara sah dengan akta kepemilikan, sertifikat, dan surat jual-beli tanah.
Konon dahulunya, tanah di daerah itu dibeli oleh seorang habib dan dibagi-bagikan kepada rakyat setempat. Penjelasan Gubernur bahwa masjid dan makam bersejarah di Luar Batang tidak akan digusur patut dihargai. Tapi, yang luput dari pandangan pemerintah dan pihak pengembang kawasan ialah keberadaan masjid seolah hanya bangunan fisik. Akan tetapi, masjid itu sesungguhnnya tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat yang menjadi lingkungan jamaahnya. Pengerahan aparat gabungan dari TNI dalam penggusuran warga merupakan tindakan yang sulit dapat diterima karena membenturkan TNI dengan rakyat.
Untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta dan penataan pantai yang akan dinikmati oleh segelintir kalangan masyarakat yang mampu sangat disesalkan. Pemerintah tanpa ragu menggusur secara paksa rakyat kecil yang mata pencahariannya di daerah pantai tanpa memberi solusi secara komprehensif. Studi kelayakan lingkungan sama sekali diabaikan.
Dan, kita bersyukur proyek reklamasi ini untuk sementara ini ditangguhkan.
Banyak pihak menyesalkan dan tere nyuh rasa kemanusiaannya melihat peristiwa penggusuran di Teluk Jakarta yang kabarnya akan berlanjut di lokasi lain. Dalam hubungan ini, sebuah ungkapan sindiran mengatakan, jika pengusaha dan kelas menengah menduduki tanah negara, solusinya dialog dan musyawarah baik-baik. Tapi, jika rakyat kecil dianggap menduduki tanah negara, kapan saja mereka bisa diusir dengan mengerahkan polisi dan tentara.
Menurut logika hukum, pihak yang menggugat, dalam hal ini Pemda DKI, yang mestinya harus menunjukkan bukti kepemilikan dan bukan sebaliknya seperti terjadi di daerah Kampung Luar Batang.
Kejanggalan semacam itu perlu diluruskan karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
Pejabat pemerintah harus menjadi contoh terdepan sebagai pihak yang menghormati hukum dan keadilan.
Pendapat sosiolog Dr Musni Umar menarik disimak bahwa penertiban atau penggusuran yang dila kukan pemerintah sangat merugikan masyarakat di kawasan pemukiman Pasar Ikan. Soalnya, sebagian besar masyarakat yang hidup di daerah tersebut berprofesi sebagai nelayan dan mereka menggantungkan hidupnya dengan laut. Menurutnya, seharusnya Pemda DKI Jakarta mencarikan tempat relokasi yang kon disinya sama dengan tempat lama mereka, yakni di pinggir laut. Memindahkan mereka ke Rumah Susun Sewa tidak menyelesaikan masalah.
Lagi pula, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan mencari mata pencaharian baru. Pemerintah DKI tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara kemanusiaan.
Pada faktanya, tindakan menggusur warga miskin di kawasan pemukiman kumuh memang jauh lebih mudah daripada memberdayakan mereka untuk mampu memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang lebih layak. Penggusuran pemukiman penduduk dengan pendekatan kekuasaan sudah bukan zamannya lagi. Apalagi, jika penggusuran itu diboncengi kepentingan investor yang sungguh bertentangan dengan asas keadilan sosial yang menjadi salah satu prinsip dasar negara kita.
Pembangunan Ibu Kota negara dan menjadikan Jakarta seperti Singapura melalui proyek reklamasi pantai tidak seharusnya membuat rakyat Indonesia seolah menjadi tamu di negeri sendiri. Proses modernisasi tidak boleh menimbulkan dampak dehumanisasi dan marginalisasi terhadap orang miskin dan penduduk pribumi. Pengalaman selama ini cukup banyak menunjukkan bahwa peng gusuran pemukiman kumuh ter nyata belum efektif untuk menghilangkan kemiskinan. Penggusuran tanpa solusi yang tepat dalam banyak kasus justru memperparah tingkat kemiskinan, mempertajam ketimpangan sosial, dan bahkan menanam benih-benih perlawanan masyarakat terhadap negara.
Masalah krusial yang dihadapi terkait dengan isu penggusuran terhadap rakyat kecil, dalam hal ini tidak hanya di Jakarta dan tidak hanya terjadi di masa sekarang, sejatinya mem pertaruhkan hati nurani pemimpin dan pejabat yang bertanggung jawab. Perlu disadari bahwa dalam memimpin dan mengelola kehidupan masyarakat yang begitu kompleks, tidak cukup seorang pejabat hanya menggunakan kepintaran, ketegasan, dan politik kekuasaan yang digenggamnya. Tetapi, hati nurani sangat penting dikedepankan dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil.
Rakyat, baik kaya maupun miskin, adalah manusia yang harus dihormati dan dilindungi martabatnya, dan mereka adalah pemilik sah negara ini.
Dalam Islam, pemimpin dan pejabat yang baik digambarkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadis, di antaranya, menurut hadis dari 'Auf bin Malik, "Sebaik-baik pemimpin kamu ialah pemimpin yang kamu cintai dan mereka mencintaimu, kamu doakan mereka dan mereka pun mendoakan kamu, dan seburuk-buruk pemimpin ialah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu mengutuk mereka dan mereka mengutuk kamu." (HR Muslim).
Pemimpin dan pejabat yang selalu menggunakan hati nurani dalam menjalankan kekuasaan, merekalah yang akan didoakan oleh kaum Muslimin sesuai doa yang diajarkan Nabi, "Ya Allah! Orang yang diserahi urusan orang Islam, lalu menyusahkan mereka maka susahkanlah dia dan orang yang diserahi urusan orang Islam, lalu dia berbelas kasih kepada mereka maka belas kasihanilah mereka."
Dalam era domokrasi ini, umat Islam dan bangsa Indonesia harus cerdas memilih pemimpin yang baik pada semua level pemerintahan, yaitu pemimpin yang tidak redup cahaya hati nuraninya di saat berkuasa dan tidak silau oleh kekuasaan uang yang bisa mempengaruhi suatu kebijakan.
Pemimpin yang mempunyai rasa takut kepada Allah sehingga tidak mau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang lemah dan tidak mengingkari janji yang pernah diucapkan.
Wallahu a'lam bish shawab. Oleh Prof DR KH Didin Hafidhuddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
