Perdana Menteri Inggris David Cameron menuai tudingan usai pelaksanaan referendum di Skotlandia. Pemimpin nasionalis Skotlandia, Alex Salmond menyatakan Cameron memperalat warga dengan menjanjikan wewenang lebih besar bagi Skotlandia.
Janji inilah yang membuat 55 persen warga Skotlandia akhirnya menolak untuk merdeka. Mereka menginginkan agar tetap bersama Inggris. Salmond yang telah mundur sebagai menteri pertama Skotlandia meyakini Inggris tak dapat memenuhi janji Cameron itu.
‘’Saya pikir janji itu untuk memecah suara dan sekarang setiap orang akhirnya menyadari hal itu,’’ kata Salmond, Ahad (21/9). Cameron membujuk warga agar tak meninggalkan Inggris dua hari menjelang referendum yang digelar 18 September 2014.
Saat itu, pemimpin Partai Demokrat Liberal Nick Clegg pun berkunjung ke Skotlandia. Tak ketinggalan pula pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Ed Miliband.
Salmond mengungkapkan, Cameron juga menjanjikan anggaran lebih besar dan peningkatan kesejahteraan bagi Skotlandia. Tentu jika Skotlandia tak melepaskan diri dari Inggris.
Cameron merumuskan kewenangan lebih besar bagi Skotlandia dalam mengelola wilayahnya sendiri. Namun, Partai Buruh masih belum menerima usulan Cameron. Ini berpotensi mengganjal pelaksanaan janji Cameron dua hari menjelang referendum.
Akhirnya, Cameron juga mengindikasikan tak segera memenuhi harapan Skotlandia. Ia menyatakan, pemberian otonomi lebih luas kepada Skotlandia juga harus mempertimbangan keadilan. Terutama bagi Wales dan Irlandia Utara yang juga harus diperlakukan sama.
Salmond menyatakan, seluruh warga Skotlandia telah tertipu.’’Mereka dibujuk untuk memilih tidak pada kemerdekaan, diabaikan dan ditipu dengan begitu efektif,’’ katanya. Pada Jumat (19/9), Salmond mengundurkan diri sebagai menteri pertama Skotlandia.
Ia meminta para pendukungnya untuk tetap memperjuangkan nasib Skotlandia. Setelah referendum, ia berharap seluruh warga Skotlandia bersatu dan kembali membangun wilayahnya.
Mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown mendesak para pemimpin Inggris memegang janjinya. Mereka, kata dia, telah menjanjikan otonomi lebih luas. Ia merespons langkah Cameron yang mungkin tak segera merealisasikan janjinya.
Pemimpin oposisi, Ed Miliband, perubahan konstitusi untuk memberikan otonomi lebih luas butuh waktu. Ia memperkirakan baru tahun 2015 pembahasan soal itu berjalan. Ia juga nampaknya pesimistis dengan hal itu.
Miliband beralasan, isu utama dalam pemilu pada Mei tahun adalah mengenai peningkatan standar hidup. ‘’Perubahan konstitusi menjadi perhatian tetapi kami tahu standar hidup lebih penting.’’ Saat ini, Inggris menghadapi pengangguran yang cukup tinggi.
Anggota parlemen, Andrew Percy tak menghendaki perbedaan perlakuan termasuk untuk Skotlandia. Agenda Skotlandia dan Inggris harus sama. Keduanya harus berjalan secara bersama-sama atau tidak sama sekali. rep:gita amanda/ap/reuters ed: ferry kisihandi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
