JAKARTA – Pemerintah menginginkan kepala daerah untuk tidak bergantung pada program-program pembangunan yang diinisiasi pusat. Pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah (pemda) diharapkan tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi secara mandiri agar pembangunan daerah bisa sejalan dengan pembangunan nasional. Inovasi sangat penting, karena dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.
"Desentralisasi ekonomi belum terasa. Pemerintah daerah belum banyak yang memiliki kebijakan ekonomi sendiri. Masih mengikuti pemerintah pusat," ujar Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (11/1).
Bambang menceritakan, selama menjadi menteri di Kabinet Kerja, ia sering mendengar keluhan dari kepala daerah soal kurangnya anggaran dari pusat dan minimnya program-program skala nasional yang dilakukan di daerahnya. "Jangan sampai daerah yang punya kewajiban menyejahterakan masyarakat, malah melimpahkan sepenuhnya ke pusat," ungkapnya.
Mantan Menteri Keuangan tersebut menambahkan, pemda juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya setempat dalam melakukan inovasi di daerahnya. Dalam konteks otonomi daerah, lanjut Bambang, pengutaman atas karakteristik lokal dalam melakukan inovasi bisa menjadi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya itu, kreativitas seorang pimpinan daerah juga diyakini bisa membangun iklim kompetisi antardaerah.
Selain itu, Bambang juga mengingatkan kepala daerah untuk tak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Alasannya, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah suatu saat tetap akan habis.
"Bicara SDA tentu tak jadi keraguan bahwa Indonesia kaya, selalu jadi pertanyaan kenapa hanya SDA yang berlimpah, namun belum bisa menyejahterakan sebagian masyarakat kita," ujar Bambang.
Ia menilai, SDA seperti komoditas pertambangan, perkebunan, dan pertanian akan mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan permintaan dan pasokan di pasar dunia. Belajar dari pengalaman pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia pada era 1970-an, Bambang melanjutkan, Indonesia sempat mengeruk keuntungan besar-besaran di sektor migas, sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia saat itu.
Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama, hanya sampai periode 1980-an saat harga minyak dunia anjlok.
"Tetapi kemudian tahun 1980-an, ketika tak ada isu embargo, mendadak pasokan lebih banyak dari permintaan sehingga sempat drop di bawah 10 dolar AS dan APBN saat itu tak sustain karena kekurangan sumber penerimaan," katanya.
Bambang menambahkan, surutnya penerimaan dari sektor migas saat itu membuat pemerintah melakukan reformasi pajak yang pertama. Hal ini juga mendorong kesadaran pemerintah untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Tahun 1990-an Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang masa. Dari 1990-1997 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen didukung oleh manufaktur.
Bupati Banyuwangu, Abdullah Azwar Anas, mengakui pentingnya inovasi pemimpin daerah dalam mendorong berkurangnya ketimpangan dan kemiskinan. Abdullah menyebutkan, gini rasio di Banyuwangi di bawah kepemimpinanya mampu ditekan dari 0,33 persen menjadi 0,29 persen.
Salah satu jurus yang dilakukan adalah menahan laju pembangunan pusat perbelanjaan modern yang bisa menggeser pasar tradisional. Abdullah beranggapan, operasional mal hanya sebatas simbol kemajuan kota besar tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan kota.
"Bersamaan, tapi kami bangun bandara, kami dikritik, dianggap tak pro rakyat, karena bandara dianggap pro kapitalis. Tapi kami pilih, tanpa bandara tidak ada investasi," ujar Abdullah.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menambahkan, pembangunan yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah adalah pembangunan yang menyasar ke masyarakat miskin. Sebab, permasalahan terbesar di daerah adalah kemiskinan. "Dari program-program inovasi yang kita buat, pertumbuhan ekonomi kami patok naik dari 7,4 persen ke 8 persen," katanya. rep: Sapto Andika Candra, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
