Media memiliki peran dan pengaruh yang sangat luar biasa untuk mengubah lanskap perekonomian global maupun regional. Dalam tataran regional, salah satunya bisa berperan dalam mendorong pemahaman masyarakat tentang keuangan inklusif yang kini tengah menjadi 'gelombang besar' di banyak negara.
Namun, sebagai insan pers, masih banyak jurnalis yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melaksanakan peran ini. Sehingga, media belum bisa optimal dalam memasyarakatkan keuangan inklusif.
Hal ini terungkap dalam Pelatihan dan Koordinasi Wartawan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 3 di Solo, Jawa Tengah, akhir pekan kemarin. Praktisi media, Elba Damhuri, mengatakan, akibat belum optimalnya peran media ini, dapat dilihat data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (2014) tentang literasi keuangan di negeri ini.
Berdasarkan data tersebut, Bank Dunia menyebut tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Belum sampai 30 persen dari penduduk Indonesia memiliki akses keuangan. Selain itu, dari 59,7 persen warga Indonesia, yang sudah menggunakan produk dan jasa keuangan baru sekitar 36 persennya yang sudah melek literasi keuangan.
Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. "Termasuk, di dalamnya mendorong pemahaman masyarakat terhadap inklusi keuangan," ujar kepala Newsroom Republika, pekan lalu.
Ia mencontohkan, dua negara yang medianya mampu memainkan peran ini adalah Kenya dan Bangladesh. Media dan bloger terlibat masif dalam mendorong pemahaman keuangan inklusif ini.
Karena itu, media harus paham betul tentang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk menjadi 'aktor' bagi perkembangan ekonomi di negeri ini. "Ini demi nasib 260 juta rakyat Indonesia," tegasnya.
Sementara, Humas OJK Dody Ardiansyah dalam kesempatan ini mengatakan, komunikasi media massa penting dalam rangka menyampaikan program kerja serta kebijakan OJK kepada masyarakat. Sekaligus, untuk memberikan edukasi keuangan inklusif kepada masyarakat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. "Ini sinergitas yang baik dalam membantu kinerja OJK," katanya.
Pihaknya mencatat, sepanjang 2015, sedikitnya ada 9.000 berita dari 25 media massa di Jakarta. Baik berita di koran, televisi, portal berita, maupun majalah. Sebanyak 99 persen dari pemberitaan tentang OJK ini positif dan hanya satu persen pemberitaan tentang OJK yang negatif. Sedangkan, hingga Maret 2016, tercatat sudah ada 2.000 berita tentang OJK.
Sedangkan, isu-isu pemberitaan ini masih berkisar pada keberadaan OJK, pengawasan sektor keuangan terintegrasi, pengawasan peraturan industri perbankan maupun nonperbankan, pengawasan pengaturan pasar modal, serta edukasi dan perlindungan konsumen.
Dody juga menyampaikan, tahun ini OJK bakal fokus pada dua hajat besar dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. Keduanya adalah mengembangkan UMKM, pembangunan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. "OJK juga akan mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk berbagai pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang serta mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional," ucap dia. Oleh Bowo Pribadi, ed: Ichsan Emrald Alamsyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
