JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) mengaku kesulitan menangani permukiman kumuh. Hal ini karena penanganan infrastruktur lingkungan dinilai menyangkut banyak sektor.
Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan bahwa kota tanpa kawasan kumuh ditargetkan sudah terealisasi pada 2019 mendatang. Namun, data yang dihimpun oleh Kemen-PU menunjukkan pada 2014 terdapat 3.201 kawasan kumuh di Tanah Air.
Kawasan kumuh tersebut mencakup wilayah 34.374 hektare yang didiami oleh 34,4 juta jiwa. Kawasan terluas permukiman kumuh terdapat di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. "Target itu mustahil tercapai jika hanya dibebankan kepada Kementerian PU," ujar Djoko di Jakarta, Senin (6/10).
Selama 2009-2014, investasi untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh mencapai Rp 200 triliun. Artinya, setiap tahun rata-rata dibutuhkan Rp 40 triliun untuk menangani kawasan kumuh. "Tidak mungkin anggaran sebesar itu dibebankan kepada satu kementerian, sementara kita perlu dana untuk membangun jalan, waduk, dan lain-lain," kata Djoko.
Anggaran pemerintah memberikan kontribusi 60 persen dari total kebutuhan proyek pengentasan kawasan kumuh. Sisanya, Djoko melanjutkan, dipenuhi dari hasil swadaya masyarakat. "Andil masyarakat berupa gotong royong dan merencanakan bersama," ujarnya.
Untuk menangani kawasan kumuh, Kemen-PU sudah meluncurkan Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Proyek Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (P2KP). Penanganan itu dinilai perlu memperhatikan karakter lokal tiap-tiap kawasan dan aspirasi warga yang tinggal di dalamnya. Karena itu, Djoko mengharapkan keterlibatan masyarakat dan swasta untuk membantu menangani kawasan kumuh.
Selama ini, penanganan kawasan kumuh menggunakan tiga metode pendekatan. Ketiganya, yaitu bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha. Melalui program bina manusia pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih. Namun, data Kemen-PU menunjukkan satu dari delapan warga Indonesia masih tinggal di permukiman kumuh.
Pendekatan kedua berupa bina lingkungan yang menekankan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap baik. Selain itu, bina usaha atau bina ekonomi dilakukan dengan memberikan akses permodalan kepada masyarakat. Pemerintah bersama LSM bekerja sama menggulirkan kredit kepada masyarakat. "Kalau masyarakat sadar dan pintar, tentu ekonomi berjalan," kata Djoko. rep:c88 ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
