Kamis 19 Jun 2014 14:09 WIB
Darurat Daerah Aliran Sungai (DAS)

Miris, IPB Melaporkan DAS Makin Kritis

Salah satu isu sosial yang muncul di wilayah daerah aliran sungai (DAS) saat ini adalah rendahnya cakupan penyediaan akses air bersih dan penggunaan sarana sanitasi.
Foto: Siwi Tri Puji/Republika
Salah satu isu sosial yang muncul di wilayah daerah aliran sungai (DAS) saat ini adalah rendahnya cakupan penyediaan akses air bersih dan penggunaan sarana sanitasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institut Pertanian Bogor (IPB) melaporkan sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia semakin kritis. Akibatnya, laju sedimentasi makin tinggi dan frekuensi banjir meningkat.

Peneliti IPB, Rizaldi Boer mengatakan, jumlah DAS kritis meningkat setiap tahun. "Indonesia memiliki sekira 470 DAS dan jumlah yang kritis meningkat dua DAS setiap tahun," kata Rizaldi di Jakarta, Selasa (17/6). Pulau Jawa tampaknya wilayah yang memiliki kondisi DAS paling kritis. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan hidup, hanya 50 dari 155 DAS di Pulau Jawa yang memiliki nol persen tutupan hutan.

Sementara, hanya 10 dari 155 DAS di Jawa yang persentase tutupan hutannya di atas 30 persen, misalnya di Munjur, Bondoyudo, dan Banjati. Degradasi ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Kebanyakan degradasi DAS disebabkan oleh penggunaan lahan untuk pertanian atau pun penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan. Hal ini perlu menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga DAS.

Terdegradasinya DAS akan mengakibatkan persentase minimum dan maksimum debit air terganggu. Kondisi debit maksimum saat curah hujan tinggi akan mengakibatkan banjir di wilayah hilir. "Ini merupakan tantangan bagi kita untuk memelihara DAS karena merupakan faktor kunci untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim," kata Rizaldi.

Rizaldi juga melihat selama ini terjadi inkonsistensi rencana tata ruang. Pada 2010, gap antara rencana dan realisasi tata ruang nasional mencapai 32 persen. Diperkirakan rasio ini akan meningkat menjadi 57 persen pada 2025 jika pemerintah tidak segera bertindak memperbaiki tata ruang. Pola pengelolaan lahan yang seperti saat ini akan mengakibatkan pengalihan fungsi lahan, terutama DAS, semakin masif. Apalagi, pertumbuhan penduduk semakin tinggi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menambahkan fakta secara global menunjukkan, akibat degradasi lahan setiap tahun 12 juta hektare (ha) lahan menjadi tidak produktif. "Hal ini secara langsung memberi dampak terhadap kehidupan penduduk dunia sebanyak 1,5 miliar," paparnya.

Pada 2012, jumlah lahan kritis di Indonesia mencapai 27 juta ha. Jumlah ini terdiri dari 22 juta ha kategori kritis dan lima juta ha kategori agak kritis. "Kerusakan lahan dan hutan menjadi ancaman serius bagi daya dukung DAS sebagai penyangga sistem kehidupan," kata Menhut.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi ini adalah dengan mengajak swasta dan masyarakat bekerja sama. Melalui mitra swasta, pemerintah mengharapkan degradasi lahan dapat diperkecil.

Menurut Zulkifli, perusahaan yang menggunakan air dan sumber daya alam sebagai bahan baku utama komoditas usahanya harus ikut bertanggungjawab dalam melestarikan lingkungan. Perusahaan juga perlu menjadi bagian dalam pembangunan DAS mulai dari hulu ke hilir.

Meskipun tahun ini anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ikut dipangkas dalam rangka penghematan, Zulkifli mengharapkan semangat menyelamatkan lingkungan tidak ikut terpangkas. "Di sinilah peran penting swasta, membantu pemerintah meningkatkan fungsi DAS," terangnya.

Sementara, Kemenhut melakukan penandatanganan momorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perusahaan bersamaan acara peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia. Penandatanganan MoU dilakukan oleh dua ditjen di Kemenhut dengan empat perusahaan. Yakni Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, PT Tirta Investama, PT Aqua Golden Mississippi, PT Tirta Sibayakindo dan PT Holcim Indonesia Tbk.

Adanya MoU ini terkait kerja sama dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program konservasi di area yang ditentukan bersama. Pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah DAS.

Menhut menjelaskan pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan 17 Juni sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk merayakannya sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya degradasi lahan," kata Menhut.

Dalam pengelolaan DAS di wilayah resapan, AQUA Grup melakukan berbagai kegiatan seperti penanaman dan pemeliharaan pohon, mengajak masyarakat mwngimplementasikan pertanian ramah lingkungan dan membuat lubang biopori. "AQUA Grup melakukan pengelolaan DAS secara terpadu untuk menjaga kualitas fan kuantitas sumber air," ujar Direktur Komunikasi AQUA Grup Troy Pantouw.

Sustainable Development Manager PT Tirta Investama Arman Abdul Rohman mengatakan, kerja sama ini merupakan penguatan hukum yang dilakukan perseroan. Tirta Investama telah bekerja sama dengan Kemenhut. "Pada praktiknya, kami sudah bekerja sama dengan penanaman lebih dari satu juta pohon. Kami juga megadakan program pemberdayaan masyarakat," kata Arman. n friska yolandha ed: zaky al hamzah

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement