JAKARTA — Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution minta Polri menjelaskan kepada publik sehubungan dengan pemberitaan adanya tindakan anarkistis yang diduga dilakukan komunitas tertentu dan dikait-kaitkan dengan Polda Jawa Barat. Ia mengatakan, publik tentu berharap hal tersebut sama sekali tidak benar adanya.
Sebaliknya, publik merindukan kepolisian kita yang profesional dan tidak bertekuk lutut di bawah tekanan kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan. Komnas HAM, kata dia, mengecam segala tindakan anarkistis dan kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun dan dengan dalih apa pun. Karena, hal itu di luar keadaban kemanusiaan serta telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat.
"Sebaiknya kapolda Jawa Barat bersikap lebih bijak, melayani dan mengayomi. Hindari langkah-langkah yang bernuansa adu domba antarwarga," ujar Manajer dalam keterangan tertulisnya, Ahad (15/1).
Ia berharap kapolda Jabar sebaiknya memberi klarifikasi ke publik bahwa pemberitaan-pemberitaan bahwa kapolda Jabar menjadi "pembina" kelompok-kelompok yang menampilkan kekerasan tidak benar. Sekali lagi, publik tentu berharap bahwa hal demikian tidak benar adanya.
Di sisi lain, pihak kepolisian hendaknya segera menuntaskan kasus tindakan anarkistis dan kekerasan tersebut dengan meminta pertanggungjawaban siapa pun aktor intelektual dan pelakunya sesuai hukum yang berlaku. Komnas HAM meminta publik sebaiknya tidak terprovokasi dan menghindari tindakan-tindakan yang bernuansa anarkistis dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
"Karena nyata-nyata tindakan kekerasan, di samping tidak beradab, tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, yang terjadi hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan berikutnya," ujar dia.
Sebelumnya, Kabiro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto membenarkan kapolda Jabar menjadi pembina salah satu organisasi yang terlibat keributan. Tetapi, Rikwanto menilai hal itu terbilang wajar karena pejabat kepolisian sering diminta untuk itu (menjadi pembina). "Pejabat kepolisian di tempat manapun sering diminta ke perkumpulan tertentu," ujar dia.
Terlepas dari itu, Rikwanto mengatakan, masalah pidana adalah soal siapa dan apa yang diperbuat. Perbuatan yang dijerat hukum pidana, lanjut dia, menjadi tanggung jawab pribadi.
Sementara, Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan mengatakan, dirinya memang menjadi ketua pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). "Saya memang banyak membina (ormas). Saya membina mereka ini agar beradab. Bukan hanya satu ormas, banyak," ujar Anton.
Ormas GMBI merupakan salah satu ormas gabungan yang terlibat bentrok dengan FPI saat polisi memeriksa Rizieq Syihab di Polda Jabar, Kamis (12/1).
GMBI melakukan unjuk rasa di depan Mapolda Jabar saat Rizieq diperiksa penyidik Polda Jabar. Mereka menuntut kepolisian menindak Rizieq atas dugaan menghina lambang negara yang sudah dilaporkan ke polisi. rep: Amri Amrullah, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
